Timnas AMIN Klaim Temukan Kecurangan Sirekap KPU: Kita Bisa Buktikan Rekayasa Itu Terjadi

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengeklaim telah menemukan logaritma sistem yang sudah diatur pada website perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) di https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara.

Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto, menyatakan kesimpulan itu diambil berdasarkan analisis tim teknologi informasi atau IT forensik Timnas AMIN. Analisis itu dilakukan melalui beberapa model dan metode forensik.

Hal ini disampaikan Bambang dalam konferensi pers soal website KPU (Sirekap): Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika, di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

"Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun setting-nya," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, tim IT forensik AMIN menemukan adanya logaritma sistem yang di-setting untuk salah satu pasangan calon (paslon) tertentu di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Jadi ada yang sudah di-setting, logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu," jelas Bambang.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mencontohkan beberapa wilayah yang ditemukan adanya indikasi kesalahan input data karena rekayasa sistem. Salah satunya di wilayah DKI Jakarta.

"Di situ kelihatan (paslon) nomor satu (suaranya) 108, nomor dua 74, nomor tiga 16. Kemudian berubah, yang nomor satu tetap 108, nomor dua kemudian jadi 748. Jadi ditambahkan itu," ucap Bambang.

Kemudian, kata dia, data serupa juga ditemukan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Menurut Bambang, berdasarkan potret dua persen dari populasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bandung, hasilnya ditemukan penggelembungan suara di atas 2 persen kepada paslon nomor urut dua.

"Hari ini, dengan tim IT forensik kami, kita bisa membuktikan bahwa rekayasa sistem itu terjadi," Bambang menegaskan.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta agar dugaan kecurangan input data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) harus segera ditangani. Sebab, jika dibiarkan dapat menggerus integritas pemilu 2024.

"Sirekap ini kalau kita melihat di media, apalagi di medsos, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilu itu sendiri," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat konferensi pers di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

"Kalau ini dibiarkan ini akan semakin merusak integritas pemilu itu," sambungnya.

Todung menyinggung sejumlah kecurangan Sirekap banyak tersebar di media sosial. Dia menilai, masyarakat bisa menyaksikan pasangan nomor 02 yang diuntungkan atas kecurangan tersebut.

"Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat, sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres yang jurdil," tegasnya.

Lebih lanjut, Todung menegaskan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan Sirekap ini ke KPU dan Bawaslu. Pihaknya meminta agar Bawaslu melakukan investigasi kecurangan terhadap pengisian Sirekap KPU.

"Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi. Supaya publik juga tidak dicurangi dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi," kata Todung.

Setelah melakukan investigasi, kata Todung, Bawaslu juga harus memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penggunaan Sirekap KPU.

"Ini poin-pon yang saya ingin tekankan sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam integritas pemilu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang ofisial dalam penghitungan suara pemilu pilpres itu adalah penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang makan waktu paling lambat 20 Maret diumumkan," pungkas Todung.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur dengan laporan dan keluhan masyarakat terkait banyaknya data jumlah suara C hasil plano berbeda jauh dengan data yang masuk ke dalam Sirekap.

Dia merasa terbantu, sebab banyak mata yang mengoreksi data yang ada dalam Sirekap. Sehingga pemilu berjalan sangat transparan dengan Sirekap KPU.

"Kita bersyukur Sirekap bekerja karena banyak laporan ke KPU, jadi tidak ada yang sembunyi dan diam-diam," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). 

Hasyim melanjutkan, bilamana ada data yang keliru saat proses sinkronisasi, maka KPU akan membuka diri untuk mengoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Jadi kalau ada yang salah tulis akan dikoreksi, dan hasil rekap di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Siapa pun bisa cek ulang apakah form yang salah hitung tadi sudah dikoreksi atau belum," kata Hasyim Asy'ari.

Hasyim memastikan KPU RI terus memonitor TPS mana saja yang konversi Sirekapnya bermasalah. Dia menegaskan ketidakcocokan angka antara C hasil plano dan Sirekap akan segera dikoreksi.

"Konversi itu akan kami koreksi sesegera mungkin," ucap Hasyim.

Hasyim berharap publik percaya bahwa hasil keliru yang muncul pada Sirekap bukanlah kesengajaan dan semata-mata perlunya perbaikan agar hasil sinkronisasi antar C hasil plano ke dalam sistem dengan cara memfoto bisa lebih akurat ke depannya.

"Tidak ada niat manipulasi dan mengubah hasil suara, karena form itu (C hasil plano) diunggah apa adanya," Hasyim menandasi.