KPU, Bawaslu, dan Kemlu Gelar Rapat Bersama Bahas PSU di Kuala Lumpur

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat bersama dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Kantor KPU RI, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas terkait rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di luar negeri yakni Kuala Lumpur, Malaysia.

"Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, Panwas Pemilu luar negeri terutama Panwas Pemilu di Kuala Lumpur menyampaikan rekomendasi dan juga kemudian oleh Bawaslu pusat diteruskan kepada KPU Pusat rekomendasi untuk pemungutan suara ulang 2 metode Pemilu di Kuala Lumpur," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan, untuk metode PSU di luar negeri ada tiga metode yakni metode Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos.

"Nah oleh Bawaslu direkomendasikan yang diulang adalah pemungutan suara untuk metode pos dan KSK. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaannya KPU sudah menyiapkan rancangannya, termasuk durasi waktunya, kegiatan-kegiatan apa saja," jelasnya.

Ia menyebut, rekomendasi Bawaslu terkait dengan PSU di Kuala Lumpur harus dimulai dari pemuktahiran data pemilih. Oleh karenanya, langkah pertama KPU yakni melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Dari mana basisnya? Tentu saja dari DPT yang kemarin dijadikan dasar untuk pemungutan suara atau Pemilu di Kuala Lumpur. Dari situ nanti akan kita jadikan bahan awal untuk pemutakhiran, dan juga nanti kita cocokkan, metode pemilih untuk metode KSK yang tidak ada di DPT," sebutnya.

"Misalkan DPTb pindah milih, kemudian DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang sama sekali belum masuk ke dalam DPT, yang hadir menggunakan hak pilih KSK, itu kan belum ada di DPT. Nah nanti juga kita masukkan untuk jadi bahan penyusunan DPT PSU di Kuala Lumpur," sambungnya.

Setelah adanya data tersebut, nantinya mereka akan mengkroscek dengan daftar hadir untuk Pemilu yang menggunakan metode TPS. Baik daftar hadir pemilih yang berasal dari DPT, DPTb, maupun DPK.

"Karena kalau dia sudah hadir metode TPS, maka tidak bisa lagi dia nyoblos atau PSU karena sudah di layani pada waktu PSU. Jadi kami juga harus hati-hati betul dalam pemuktahiran data pemilih ini," ucapnya.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan, saat ini pihaknya tengah membahas PSU di Kuala Lumpur. Hal ini pun juga tengah dikaji oleh KPU.

"(Pemutakhiran data pemilihnya) Ya makanya kita akan bahas, teman-teman KPU sekarang lagi mengkaji, kemudian dalam beberapa hari ke depan akan ada proses di KL (Kuala Lumpur). Kita harapkan demikian, karena kan diharapkan sebelum tanggal 20 Maret itu sudah ada pemungutan dan penghitungan suara di KL," ujar Bagja.

Kemudian, saat disinggung soalnya adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak berdokumen atau undocumented. Menurutnya, mereka tetap harus memiliki paspor.

"Enggak boleh undocumented loh, kan harus ada paspor. Paspor kan tanda warga negara. Basis DPT itu seharusnya pemutakhiran data pemilih apakah yang bersangkutan tinggal di situ atau tidak. Kalau tidak tinggal di situ ya, jadi masalah karena itu data tahun 2019 yang dimutakhirkan seharusnya," ungkapnya.

"Tapi rupanya misalnya temuan kita di lapangan ada yang nomor paspornya nomor paspor lama baru bisa dia masuk DPT. Berarti kan tidak ada pemutakhiran jangan-jangan, atau ada pemutakhiran tapi tidak lengkap," tambahnya.

Pihaknya pun berharap agar KPU bisa memperbaiki daftar pemilih di Kuala Lumpur. "Memang agak mepet pada saat ini. Tapi ini penting untuk pembelajaran ke depan," pungkas Bagja.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com