Pilkada Depok, Supian-Chandra Janji Bawa Kasus Pungli di Sekolah ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon (Paslon) Wali dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah memaparkan visi dan misinya untuk memberikan perubahan Kota Depok. Bahkan, Supain-Chandra akan menyeret tersangka koruptor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila menjabat di Pemerintah Kota Depok.

Supian Suri mengatakan, pasangan Supian-Chandra memiliki visi dan misi mewujudkan Depok semakin maju dengan wujud kota inklusif bukan eksklusif. Supian Chandra ingin merangkul seluruh elemen masyarakat membangun Kota Depok.

“Kami ingin Depok adalah milik kita semua, bukan milik kelompok,” ujar Supian, Jumat (30/8/2024).

Supian menjelaskan, apabila terpilih memimpin kota Depok telah menyiapkan tiga kategori program. Program pertama yakni menyelesaikan permasalahan yang masih melanda Kota Depok.

“Kami tidak ingin anak cucu kita semua yang nanti masih menjadi beban terhadap permasalahan hari ini,” jelas Supian.

Adapun permasalahan Kota Depok yang belum kunjung selesai, yakni permasalahan sampah, banjir, dan kemacetan. Tidak hanya itu, pasangan Supian-Chandra akan melakukan program pemberdayaan warga Depok yang memiliki 2 juta lebih penduduk.

Menurutnya hal itu bisa dimanfaatkan mengingat Depok berada di wilayah strategis yang dekat dengan Daerah Khusus Jakarta.

“Kami ingin sekali memberdayakan masyarakat Kota Depok, hal itu bisa dimanfaatkan mengingat Depok berada di wilayah strategis yang dekat dengan Daerah Khusus Jakarta,” ucap Supian.

Pasangan Supian-Chandra akan bekerjasama dengan balai latihan kerja untuk menjadi jembatan antara pekerja dengan penerima kerja. Menurutnya, masih banyak lulusan SMK dan lulusan perguruan tinggi kesulitan mencari lapangan pekerjaan.

“Kamilah yang akan menjembatani itu,” terang pria berstatus non aktif ASN.

Supian mengungkapkan, program ketiga pasangan Supian-Chandra yakni tentang pendidikan di Kota Depok. Masyarakat masih berorientasi terhadap sekolah negeri, namun keinginan tersebut terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

“Kita melihat di mana kebutuhan sekolah negeri masih dibutuhkan. Di sisi yang lain kami akan mengoptimalkan peran sekolah swasta yang hari ini punya peran yang besar terhadap peningkatan kualitas SDM,” ungkap Supian.

Sementara, Chandra Rahmansyah menuturkan, Depok hanya memiliki satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Chandra menilai, satu BUMD Kota Depok dinilai tidak ideal, sehingga dibutuhkan pembentukan BUMD lain untuk menyerap tenaga kerja.

“Kita pasti akan buat beberapa BUMD lagi sesuai kebutuhan. Bahkan mungkin sampah saja dengan konsep ekonomi sirkular kita bisa bikin BUMD, apalagi yang lain,” tutur Chandra.

Rencananya, sambung Chandra, BUMD yang dibentuk dapat berkolaborasi dengan swasta. Chandra optimis, jika BUMD yang berkolaborasi dengan swasta berjalan dengan baik dapat menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja baru.

“Tidak hanya lapangan pekerjaan, kita akan konsen dengan pendidikan,” kata Chandra.

Chandra sempat mendengar warga Depok yang ingin sekolah negeri harus membayar uang sebesar Rp10 juta. Mendengar hal tersebut, Chandra merasa prihatin dan akan memberantas praktik korupsi pada pendidikan di Kota Depok.

“Kalau perlu kami yang seret ke KPK apabila ada sekolah di Depok yang memungut uang seperti itu,” tegas tim ahli Wantimpres.

Chandra menilai, apabila terdapat siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri, akan didorong untuk masuk ke sekolah swasta. Nantinya, Pemerintah Kota Depok dapat membantu siswa yang duduk di sekolah swasta.

“Pemerintah kota yang bayarkan semuanya,” kata Chandra.

Sebagai informasi tambahan, pasangan Supian-Chandra mencalonkan diri mengikuti Pilkada Kota Depok. Pasangan Supian-Chandra diusung 12 partai politik, yakni Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, PPP, NasDem, PSI, Gelora, Perindo, Buruh, dan Partai Ummat.