920 Surat Suara di Garut Ditemukan Rusak

Liputan6.com, Garut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut, Jawa Barat, menemukan sebanyak 920 surat suara ditemukan rusak, pada hari ke empat proses pelipatan surat suara. Sedangkan jumlah kekurangan surat suara mencapai 1.263 lembar.

"Kerusakannya beragam mulai sobek, lecet, tinta tembus, bolong dan lainnya," ujar Pengelola Barang Milik Negara (BMN) KPUD Garut, Dede Ali Muchlis saat ditemui Liputan6.com, Jumat (15/3/2019). 

Sejak pertama kali pelipatan surat suara dilakukan Minggu (10/3/2019) lalu, petugas pelipatan menemukan banyak surat suara dalam kondisi tidak sempurna. "Kami data, kemudian kumpulkan dan dipisahkan untuk menjadi laporan," kata dia.

Ia mencatat, total surat suara yang dilipat petugas pelipatan sukarelawan KPUD Garut mencapai 9.668.740 lembar surat suara. Angka itu merupakan akumulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), peserta pencoblosan untuk pemilih Garut yang mencapai 1.933.694 lembar.

"Dikalikan lima saja, kan ada DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan surat suara buat pilpres," kata dia.

Untuk mengejar pelipatan surat suara sebanyak itu, lembaganya melibatkan hingga 3.000 relawan yang berasal dari berbagai wilayah di Garut. "Satu hari minimal 400 orang yang dibagi dala 10 kelompok," kata dia.

Tak mengherankan, capaian pelipatan pun terus menunjukan peningkatan. Jika sebelumnya hanya mencapai 246.803 lembar pada hari pertama, akhirnya meningkat menjadi 328.272 lembar pada hari ke empat pelipatan. “Total surat suara yang telah dilipat mencapai 1.074.817 lembar,” kata dia.

Dede mencatat sejak hari pertama pelipatan, total sudah 2.154 box (@500 lembar) atau sekitar 1.077.000 lembar, namun dari jumlah itu sekitar 920 lembar di antaranya rusak, sedangkan kekurang surat suara mencapai 1.263 lembar.

"Kan harusnya tiap boks itu 500 lembar, tetapi dalam prakteknya ada kekurangan, sehingga total kekurangannya segitu (1.263 lembar)," papar dia.

Untuk mengejar target 9,6 juta lebih lembar surat suara hingga 31 Maret mendatang, lembaganya terus melakukan sejumlah perbaikan. "Melihat kinerja pelipat saat ini saya optimis target bisa tercapai," kata dia.

Ditengah kerja keras yang dilakukan KPUD Garut. Ratusan petugas sortir dan pelipatan surat suara Garut, Jawa Barat justru mengundurkan diri secara serempak.

Upah yang minim hanya Rp 75 per lembar ditenggerai menjadi penyebab pengunduran diri itu. HS (55) salah satu petugas pelipata surat suara mengatakan, besaran upah pelipatan bak panggang dari api.

“Yang kami dengar sebelumnya, tiap lembarnya dibayar Rp 100 sehingga ketika tahu hanya Rp 75, kami kecewa dan akhirnya memilih mengundurkan diri,” ujarnya, Kamis (14/3/2019).

Sekretaris KPU Garut, Ayi Dudi Supriadi membenarkan banyaknya petugas pelipatan mengundurkan diri untuk tidak mau melanjutkan proyek serabutan tersebut.

Menurutnya tingkat kesulitan pelipatan surat suara kali ini lebih rumit, namun upah yang diberikan terbilang kecil. Namun meskipun demikian, seluruh rangkaian pelipatan terus berlangsung.

“Tidak berpengaruh sama sekali terhadap jadwal pendistribusian, karena animo penyortir cukup tinggi,” ujar dia.

Awalnya lembaganya hanya membutuhkan 1.500 petugas, namun dalam kenyataannya meledak hingga dua kali lipat. “Total peminat tak kurang dari tiga ribu orang,” ujar dia.

Ayi menambahkan, selain persoalan pengunduran diri petugas pelipatan, kendala lain yang dihadapi KPUD Garut dalam pendistribusian logistik pemilu, takni minimnya ketersediaan gudang yang cukup luas.

“Kami terus mengoptimalkan Gudang yang ada sehingga bisa digunakan untuk pelipatan surat suara,” kata dia.

Sementara itu, untuk mengejar kebutuhan perekaman data KTP elektronik, menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut, terus mengejar angka perekaman e-KTP.

Mereka terpaksa jemput bola hingga kalangan kampus, untuk menggalang mahasiswa dalam melakukan e-KTP bagi kalangan milenial.

“Terpaksa kami kebut petekaman eKTP. Soalnya sebentar lagi sudah dekat Pemilu," kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Elvip Zulvikar. 

Menurutnya, potensi warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP dari kalangan milenial terbilang besar. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mendekati mereka.

Lembaganya mencatat, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) akibat belum masuknya perekaman data e-KTP.

Untuk itu, lembaganya tetap berupaya melakukan perekaman terutama di kalangan generasi muda atau kaum milenial, yang memiliki potensi suara cukup besar.

“Kami usahakan saat Pemilu nanti mereka bisa mencoblos dan sudah punya eKTP,” ujarnya.

Tak ayal upaya itu mendapatkan respon positif mahasiswa. Mereka rela antri untuk melakukan perekaman data e-KTP yang beru pertama kali digelar untuk kalangan kampus warga Garut.