Bagaimana kalau Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Liputan6.com, Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Hetifah Sjaifudian menilai Kalimantan Timur tepat untuk menjadi ibu kota negara terkait wacana pemindahan ibu kota karena Jakarta sudah padat.

"Dari lokasi calon ibu kota yang berada di Kalimantan seperti Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, menurut pengamatan saya Kaltim merupakan lokasi yang paling tepat karena ada beberapa alasan yang menguatkan," ujar lulusan Planologi Institut Teknologi Bandung ini, dilansir Antara, Minggu (9/7/2017).

Beberapa alasan yang menguatkan Kaltim sebagai lokasi layak calon ibu kota negara antara lain posisinya yang tepat berada di tengah nusantara. Kemudian dari segi akses baik darat, laut, dan udara, Provinsi Kaltim juga lebih tepat.

"Ditambah rasio bencana alam yang relatif kecil terjadi di Kaltim, lahan masih luas, masyarakat yang beragam dan terbuka terhadap perubahan," ujar legislator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Dari sisi perdagangan internasional jalur laut pun, Provinsi Kaltim menjadi kawasan yang menjanjikan, karena ada di lintasan pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, bahkan di jalur penerbangan nasional dan internasional pun masuk wilayah udara Kaltim.

Alasan lain yang juga menguatkan adalah kontribusi besar selama ini dari Kaltim terhadap pemerintah pusat, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. Alhasil, hal ini juga menjadi pertimbangan tersendiri.

Politikus Partai Golkar ini juga menganggap, bahwa perpindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, karena kondisi Jakarta yang sudah melebihi daya dukungnya. Dengan demikian, keinginan pemerintah terkait pemindahan ini diingatkan jangan sebatas wacana, perlu keseriusan karena perpindahan ibu kota negara tidak gampang.

Sebagai contoh, lanjut Hetifah, ibu kota negara Malaysia di Putra Jaya. Di kota itu sampai sekarang jam kerja hanya sampai jam 12 siang, kemudian lewat dari jam tujuh malam, kawasan tersebut sepi seolah tidak ada aktivitas apa pun.

"Contoh lainnya adalah pengalaman perpindahan ibu kota provinsi yang terjadi di Indonesia, seperti di Maluku Utara dari Ternate menjadi Sofifi, yang tidak tuntas hingga sekarang. Belum ada yang berhasil dalam arti belum sempurna," tutur Hetifah.

Untuk itu, dalam menuju perpindahan ibu kota agar berjalan lancar, perlu langkah-langkah konkret dan tidak sekadar wacana, tidak sekadar kajian, tetapi bisa langsung menunjuk kementerian lain sebagai pelaksananya.

"Kerja sama antar kementerian harus dimulai saat ini juga, jangan terlalu lama menunggu. Bappenas melakukan kajian awal, kemudian bisa menunjuk Kementerian ATR/BPN guna melaksanakan pengecekan lokasi dari sisi tata ruang dan pertanahan agar persiapan dan perjalanannya mulus," ucapnya.

Saksikan video menarik di bawah ini: