Gagap Teknologi, Smart City Bikin Ketar-ketir Camat di Cirebon

Tidak semua aparatur kecamatan melek teknologi, para camat meminta upgrade SDM.

oleh Panji Prayitno diperbarui 27 Okt 2017, 09:30 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2017, 09:30 WIB
smart city
Penandatanganan kerjasama Smart City dengan Pemkot Cirebon. Foto: (Panji Prayitno/Liputan6.com)

Liputan6.com, Cirebon - Pemkot Cirebon, menandatangani kerjasama dengan 16 pihak yang terdiri dari BUMN, swasta, serta perguruan tinggi dalam penerapan program smart city pada Rabu, 25 Oktober 2017.

Tahun ini sedikitnya Rp 2,5 miliar dari APBD Kota Cirebon ditambah program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan, dialokasikan untuk merealisasikan smart city. Namun di tengah persiapannya, smart city seakan menjadi kekhawatiran sendiri di internal pegawai pemerintahan.

Sejumlah pihak juga mengingatkan program ini tak sekadar program unggulan beberapa pejabat daerah saja. Kualitas SDM baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat secara umum, dianggap penting untuk diperhatikan.

"Aparatur pemerintahan juga kan harus berkualitas," ungkap Camat Pekalipan, Kota Cirebon, Edy Siswoyo, Kamis (26/12017).

Kota Cirebon menjadi salah satu dari 25 kota/kabupaten yang terpilih dalam penerapan program smart city dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia mengungkapkan, rata-rata aparatur di Kecamatan Pekalipan membutuhkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan seputar teknologi.

Dia mengakui, tidak semua aparatur kecamatan melek teknologi. Oleh karena itu, dia mengaku saat ini membutuhkan upgrade SDM.

"Masyarakat di Pekalipan juga membutuhkan peningkatan kualitas. Rata-rata masyarakat di daerah ini bekerja sebagai buruh atau pedagang," kata dia.

Lurah Pekiringan Gandhi berharap penerapan smart city harus menyentuh langsung masyarakat. "Harus ada regulasi jelas supaya pengembangan program smart city tak balik menjebak aparatur pemerintahan," cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Cirebon, Iing Daiman tak menampik, kondisi SDM menjadi salah satu tantangan.

Hanya saja dia mengingatkan agak tak terjadi ketimpangan antara konsep smart city dengan kondisi SDM masyarakat Kota Cirebon. Dia mengaku akan melakukan pendekatan fungsional.

"Antara smart city dengan peningkatan kualitas SDM akan berjalan beriringan. Untuk mencapai ini, yang kami lakukan bukanlah pendekatan ideal melainkan pendekatan fungsional," katanya.

Dia menjelaskan, melalui smart city, masyarakat akan menerima layanan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana konsep program itu sendiri berupa pengelolaan kota secara cerdas, efektif, dan efisien, yang berujung pada peningkatan pelayanan.

Program smart city yang akan diterapkan di Kota Cirebon, di antaranya optimalisasi ruang publik yang dilengkapi fasilitas internet, pemanfaatan lorong RT/RW untuk penghijauan, pengelolaan sampah, layanan aspirasi program online rakyat (LAPOR), e-posyandu, sistem pendapatan online, dan lainnya.

"Perencanaan jangka pendek smart city pada 2017 ini. Dalam jangka panjang, goalnya diharapkan tercapai pada 2018 yang lebih mengarah pada perubahan sikap/perilaku lebih baik," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis meyakini, dengan berbagai keterbatasan dan bantuan semua pihak, program ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk ini, dibutuhkan sinergitas antar instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum.

"Diharapkan melalui smart city, layanan terhadap masyarakat meningkat dan membantu menangani berbagai persoalan masyarakat lebih cepat dan akurat," tegasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya