Ayo Daftar, KPUD Garut Butuh Ribuan Anggota Panitia Pemilu 2019

Liputan6.com, Garut - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut, Jawa Barat membutuhkan hingga 72.514 orang anggota panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) , pada pencobolosan pemilu yang akan dilangsungkan 17 April mendatang.

“Pendaftaran terakhir hari ini,” ujar Nuni Nurbayani, Komisioner KPUD Garut Divisi SDM dan Sosdiklih Parmas, saat dikonfirmasi Selasa (12/3/2019).  

Menurutnya, sesuai dengan tahapan jadwal penerimaan anggota KPPS, lembaganya telah membuka sosialisasi hingga rekruitmen anggota baru sejak 28 Februari lalu, dan berakhir penetapan yang akan diumumkan pada 27 Maret mendatang.

Untuk pileg dan pilpres tahun ini, jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan KPUD Garut mencapai 72.514 orang, angka itu berasal dari kebutuhkan 7 orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 8.056 titik atau sebanyak 56.392 orang.

Plus tambahan anggota linmas masyarakat setempat yang berjumlah dua orang tiap TPS atau sekitar 16.112 orang untuk seluruh Garut. “Seluruh warga yang memenuhi syarat dan ketentuan silahkan mendaftar,” pinta dia.

Nuni menyatakan, seleksi anggota KPPS tahun ini terbilang ketat, selain harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan, lembaganya bakal mengeliminasi anggota KPPS yang telah dua kali menjabat.

“Kami juga akan meminta masukan masyarakat apakah terafiliasi sama parpol atau tidak,” kata dia.

Selain itu, lembaganya meminta agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terus melakukan komunikasi dan monitoring terhadap seluruh calon anggota KPPS yang akan mendaptarkan diri. “Kami minta mereka kaku terhadap aturan dan taat azas,” kata dia.

Untuk itu, bagi seluruh calon anggota KPPS yang berminat mengisi slot panitia yang dibutuhkan, lembaganya meminta agar mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Kami tidak bisa negoisasi dan terus melakukan pembersihan penyelanggara, agar pemilu ini hasilnya bisa dipertanggung jawabkan,” kata dia.

Dengan upaya tersebut, ia berharap seluruh anggota KPPS yang berhasil direkrut bisa menjalankan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. “Intinya mereka harus netral dan menjalankan aturan yang berlaku,” ujarnya.