Menakar Arah Politik Jokowi Usai Dipecat PDIP, Merapat ke Golkar atau Gerindra?

Korban Kerusuhan di Penajam Paser Utara Dapat Bantuan Rp2 Miliar

Sebanyak 352 jiwa dari 94 Kepala Keluarga korban kerusuhan di Penajam Paser Utara akan mendapat bantuan dana lebih dari Rp2 miliar.

oleh Abelda RN diperbarui 28 Okt 2019, 11:00 WIB

Diterbitkan 28 Okt 2019, 11:00 WIB

Bentrok di Penajam Paser Utara. (Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Sebanyak 352 jiwa dari 94 Kepala Keluarga, warga calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi korban kerusuhan beberapa waktu lalu, akan mendapat kucuran bantuan dana lebih dari Rp2 miliar.

Plt Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara, H Ahmad Usman, Senin (28/10/2019) mengatakan, bantuan itu datang dari berbagai pihaknya, di antaranya Kementerian Sosial sebesar Rp2,3 miliar untuk membantu pembangunan rumah warga yang terbakar, masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp25 juta.

Kemudian, lanjutnya, bantuan dari Kemensos juga berupa dana bagi 21 UMKM yang terbakar masing-masing sekitar Rp3 juta, lalu bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kaltim sebesar Rp250 juta berupa dana tunai. Lalu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp170 juta bersumber dari anggaran Bantuan Sosial Tak Terduga APBD PPU tahun 2019.

"Selain itu juga bantuan uang tunai yang berhasil dikumpulkan dari para dermawan, baik lembaga pemerintah, swasta, ormas maupun perorangan total mencapai lebih dari dua ratus juta," kata Ahmad.

Ia menjelaskan, selain bantuan uang tunai langsung atau melalui rekening milik korban, mereka juga mendapatkan bantuan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan mendasar lainnya, yang nilai mampu bertahan hingga kurang lebih enam bulan kedepan.

Dibeberkannya, bantuan tersebut akan diberikan kepada setiap kepala keluarga pada Selasa (29/10/2019) besok setelah pemerintah menetapkan status tanggapan darurat secara resmi ditutup.

"Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggapan darurat selama 14 hari sejak Rabu (16/10/2019) lalu hingga Selasa (29/10/2019). Harapannya bantuan yang diberikan berupa uang bisa dijadikan sebagai sewa rumah sebelum rumah para korban itu rampung dibangun," katanya.

Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto mengatakan, untuk membantu pembangunan rumah warga yang terbakar akibat konflik sosial tersebut, pihaknya akan mengerahkan Batalyon Zeni Tempur (Zipur) 17/Ananta Dharma (AD).

"Kami telah melakukan komunikasi dengan pak Bupati PPU, Abdul Gafur Ma’ud terkait bantuan tenaga kerja dari Batalyon Zipur tersebut. Dan kami menunggu kapan tenaga itu diterjunkan untuk melakukan pembangunan rumah itu," ungkapnya.