Liputan6.com, Makassar - Demi mewujudkan sinergi pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi dan bersih, Pemerintah Kota Makassar bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penandatanganan MoU di Ruang VIP Gedung Keuangan Negara II Makassar Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (8/7/2021).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful mengatakan capaian opini LKPD Tahun 2020 pemerintah kota Makassar perlu digaris bawahi, karena sebelumnya dibawah kepemimpinan Danny Pomanto telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 5 kali berturut turut.
Advertisement
Baca Juga
"Penandatanganan kerjasama ini sebagai langkah awal kami dalam mewujudkan komitmen bersama pemerintah kota Makassar terhadap peningkatan kualitas keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan negara secara good governance, juga sekaligus pendampingan untuk meraih kembali WTP," kata Syaiful.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengapresiasi penandatanganan MoU bersama DJPb Sulsel. Menurutnya, dengan adanya kesepakatan MoU ini akan memberikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemkot Makassar.
"Kita patut bersyukur dengan ada penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kota Makassar bisa lebih transparansi pengelolaan keuangan dan capaian target pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan, apalagi dengan adanya pendampingan dari DJPb target kita meraih kembali WTP bisa kita wujudkan,” jelasnya
Penandatanganan MoU ini disaksikan Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh Ansar. Kepala KPPN Makassar 1 Toding Luther serta Kepala Bagian kerjasama Eda Mario Said.