Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Produktivitas Tinggi, Jagung Garut Diplot Jadi Prioritas Ekspor

Produktivitas komoditas jagung di Kecamatan Limbangan, membuat Garut menjadi wilayah utama pemasok kebutuhan pakan di Jawa Barat, bahkan nasional.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 16 Nov 2021, 09:00 WIB

Diterbitkan 16 Nov 2021, 09:00 WIB

Produktivitas tinggi jagung di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat berpotensi menjadi komoditas unggulan prioritas ekspor sektor pertanian. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Produktivitas komoditas jagung di Kecamatan Limbangan, membuat Garut menjadi wilayah utama pemasok kebutuhan pakan di Jawa Barat, bahkan nasional. Hal itu setidaknya diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan, Suwandi.

"Di Garut ini hamparanya sekitar 4.000 hektare yang ada di kecamatan limbangan. Dan di sebelahnya ada kecamatan Nagrek sekitar 2e000 hektare," ujar Suwandi, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo (SYL) di Limbangan Garut, Minggu (14/11/2021).

Dengan potensi itu, dua wilayah di dua kabupaten tersebut, memiliki potensi produktivitas jagung yang terbilang tinggi untuk menjadi komunitas unggulan di Jawa Barat.

“Dan sesuai arahan bapak menteri, ke depan potensi ini bisa di dorong untuk eskpor,” katanya.

Seperti diketahui, optimalisasi lahan pertanian jagung terdapat di kawasan dataran tinggi wilayah Kecamatan Limbangan dengan produktivitas mencapai 550 ribu ton per tahun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sedangkan secara umum, potensi sektor pertanian mampu menyumbang 39 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut, sementara sisanya disumbang dari sektor lain seperti wisata dan lainnya.

Saat ini Garut memiliki lahan pertanian produktif sekitar seluas 3.000 kilometer persegi. Rinciannya sekitar 1.700 kilometer persegi milik Kabupaten Garut, sementara sisanya milik Perhutani, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), dan PTPN (PT Perkebunan Nusantara).

“Tentu kami memperhatikan lingkungan hidup, kami tidak akan memberikan izin Pemerintah Daerah terhadap penggunaan tanah Perhutani yang akan mengakibatkan ekosistem terganggu,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan.