Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

80 Orang Tenaga Honorer di Kabupaten Gorontalo Mendadak Diberhentikan, Kenapa?

Tenaga kontrak tersebut akan dirumahkan secara bertahap hingga akhir tahun ini. Pemerintah Kabgor terus menganalisis kebutuhan untuk melihat tenaga honorer yang tidak dibutuhkan lagi.

oleh Arfandi Ibrahim diperbarui 09 Jul 2023, 15:00 WIB

Diterbitkan 09 Jul 2023, 15:00 WIB

Ribuan Guru Honorer Kepung Pendopo Indramayu Tuntut Diangkat PPPK

Perawilan guru honorer perempuan berorasi dihapan pendopo Kabupaten Indramayu menuntut pengangkatan PPK

Liputan6.com, Gorontalo - Pengurangan tenaga Kontrak atau honorer yang diwacanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo (Kabgor) akhirnya terjadi. Saat ini sudah ada 80 orang tenaga honorer yang dikeluarkan berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan.

Tenaga kontrak tersebut akan dirumahkan secara bertahap hingga akhir tahun ini. Pemerintah Kabgor terus menganalisis kebutuhan untuk melihat tenaga honorer yang tidak dibutuhkan lagi.

Tenaga kontrak terpaksa harus dirumahkan untuk efisiensi anggaran APBD. Sebab, saat ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) banyak yang terangkat di Kabgor.

Selain itu, ada beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) juga sudah kelebihan pegawai. Jika dipaksakan, maka yang ditakutkan anggaran yang tersedia tidak bakal cukup.

Menurut Bupati Kabgor, Nelson Pomalingo bahwa apa yang dilakukan ini adalah Kebijakan nasional. Rencananya, hingga bulan November nanti, seluruh tenaga kontrak sudah tidak ada lagi.

"Kita akan gunakan dengan baik PPPK, sehingga pemberhentian tenaga kontrak kita mulai dari bulan Juni hingga November 2023," tegasnya.

Nelson berpendapat, agar kebutuhan PPPK seimbang dengan tenaga kontrak, jika ada satu PPPK yang masuk, maka 2 orang tenaga kontrak harus dikeluarkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir membenarkan pemberhentian tersebut. Dirinya merincikan, sudah ada 80 orang tenaga honorer yang tersebar di beberapa OPD yang dirumahkan.

"Tenaga honorer yang ada di Kabgor hampir 3 ribu orang. Sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, bulan november tidak ada lagi tenaga kontrak," kata Roni.

Meski begitu, pemerintah Kabgor masih akan mempertahankan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan. Seperti, dokter dan sopir para pejabat.

Salah satu honor daerah di Kabgor yang dikeluarkan mengaku tidak tahu lagi mau kerja di mana. Sementara saat ini lapangan kerja sangat susah.

"Kalau mau jujur, sebenarnya dari dulu dilema juga saya dan teman-teman. Honor tidak jelas statusnya. Kok tiba-tiba diberhentikan," kata salah satu tenaga kontrak yang tidak mau disebutkan namanya.

"Mungkin jalan satu-satunya cari modal dan buat usaha," ia menandaskan.