PTPP Sebut Potensi Sektor Pelabuhan di Indonesia Masih Besar

Liputan6.com, Jakarta - SPV Corsec PT PP (Persero) Tbk (PTPP), Bakhtiyar Efendi mengungkapkan, perseroan saat ini menjadi salah satu  yang terdepan dalam pembangunan proyek pelabuhan di Indonesia.

Bakhtiyar mengungkapkan, perseroan hampir selalu hadir di setiap proyek pelabuhan di Indonesia.

"PT PP cukup memimpin di sektor pelabuhan, kami juga melihat prospek dari sektor pelabuhan di depan masih besar dan banyak sekali," ujar Bakhtiyar  pada acara media visit di Bali, Kamis (20/10/2022). 

Bachtiyar juga menuturkan mengenai proyek yang saat ini tengah di garap PT PP di Bali yaitu proyek Pelabuhan Benoa paket B.  Proyek senilai Rp 552,7 miliar ini adalah salah satu proyek yang merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). 

"Pelabuhan Benoa jika dikembangkan hingga tahap ultimate maka bisa dilakukan 5 hingga 10 tahun ke depan. Kami bangga PT PP menjadi salah satu kontraktor yang mendapatkan porsi lebih banyak," ujar Bakhtiyar. 

Adapun SEM PT PP, Rizky Torang Surya Siagian menjelaskan pembiayaan proyek ini berasal dari PMN dan DP Pelindo selaku pemilik proyek. 

Secara besar proyek Pelabuhan Benoa yang digarap PT PP terdiri dari pekerjaan Retaining Wall sepanjang 684 meter dan Pekerjaan Pengerukan sepanjang 2.940.000 meter kubik. 

"Untuk pekerjaan Retaining Wall kita berhasil menyelesaikan satu bulan lebih cepat dari target, sedangkan untuk pengerukan progres kita sudah 21,68 persen," tutur Rizky. 

Dalam pengerjaan proyek ini,  PT PP Tbk tetap memperhatikan dampak lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pemindahan terumbu karang yang terdampak hingga monitoring kualitas udara dan air.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggandeng LG CNS Company Limited (LG CNS) kembangkan proyek Smart City di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Kerja sama keduanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan Smart City oleh SVP Operasi Gedung PTPP Andek Prabowo dan VP LG CNS Smart City & Mobility Business Unit Benjamin Yoo pada Jumat 7 Oktober 2022 di Kantor Pusat PT PP, Jakarta.

Berbekal pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, PTPP bersama LG CNS yakin kolaborasi ini dapat memberikan implementasi terbaik dalam penerapan Smart City di IKN. PT PP sendiri bergerak di bidang jasa konstruksi dan investasi yang terintegrasi dengan industri pendukung, serta memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang Konstruksi, Properti, EPC, Infrastruktur, dan Energi baik di dalam maupun di luar negeri.

"Kami berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini merupakan langkah yang baik agar kolaborasi kerjasama ini kedepannya dapat diimplementasikan lebih matang lagi dan dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS),” ujar Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP, Anton Satyo Hendriatmo dalam keterangan resmi, Jumat, 7 Oktober 2022, ditulis Minggu (9/10/2022).

Pada kesempatan yang sama, Benyamin Yoo mengatakan, dengan pengalaman yang dimiliki oleh LG CNS Smart City di Korea Selatan, perusahaan yakin dapat menjadi tolak ukur yang sangat baik dalam memberikan kontribusi implementasi pengembangan Smart City di Indonesia.

"Dengan berkolaborasi bersama PTPP tentunya dapat memberikan sinergi terbaik di antara bidang konstruksi dan teknologi informasi untuk memberikan solusi kota pintar di Nusantara IKN,” kata Benyamin Yoo.

Acara penandatanganan MoU dihadiri langsung oleh VP LG CNS Smart City & Mobility Business Unit Benjamin Yoo, Smart City Strategic Team LG CNS Kim Seo, President Director LG CNS Indonesia Cho Sung Mook, daan Senior Manager Business Development Team LG CNS Indrajaya Pitra Perdana.

Kemudian dari pihak PTPP ada Direktur Operasi Bidang Gedung PTPP Anton Satyo Hendriatmo, SVP Operasi Gedung PTPP Andek Prabowo, GM Operasi PTPP Joko Raharjo, dan manajemen lainnya.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) turut serta mengincar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Utama PT PP Tbk, Novel Arsyad mengatakan, saat ini perseroan telah mengantongi kontrak proyek senilai Rp 1,5 triliun dari megaproyek di Kalimantan Timur itu.

“Tender yang kami ikuti mungkin lebih dari Rp 10 triliun. Yang sudah dimenangkan sekitar Rp 1,5 triliun, sambil kita tunggu kontraktual dari PUPR,” kata Novel dalam Public Expose Live 2022, Kamis (15/9/2022).

Novel menambahkan, perseroan telah memenangkan empat proyek yang ada di IKN, dan berniat mengincar beberapa proyek lain. Sejalan dengan komitmen perseroan untuk berikan kontribusi dan kualitas kerja terbaik untuk Indonesia. Adapun untuk proyek-proyek yang sudah didapat, perseroan memperkirakan pembangunan akan dimulai pada akhir September atau awal bulan depan.

“Pembangunannya akan dimulai awal Oktober atau akhir September untuk pelaksanaan di lapangan, dan sekarang sedang disusun bersama mengenai metode kerja, baik dengan pihak pemberi tugas yakni PUPR, serta konsultan-konsultan lain terkait. Inshaallah dalam waktu dekat sudah bisa dimulai di lapangan,” tandasnya.

Hingga Agustus 2022, PTPP mengantongi kontrak baru senilai Rp 15,78 triliun. Capaian ini naik 55,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 10,12 triliun. Berdasarkan pemberi kerja, mayoritas berasal dari BUMN sebesar 65 persen. Kemudian pemerintah dan swasta masing-masing 30 persen dan 5 persen.

Hingga akhir tahun, perseroan menargetkan kontrak baru mencapai Rp 31 triliun.  Di mana proyek BUMN ditargetkan andil 48 persen, pemerintah 44 persen, dan swasta 8 persen Berdasarkan lini bisnisnya, capaian kontrak batu per Agustus 2022 didominasi oleh konstruksi sebesar 64 persen.

Disusul bisnis anak usaha 28 persen, dan dari bisnis EPC andil 8 persen “Mayoritas atau 64 persen di konstruksi. Dalam konstruksi ada beberapa yaitu infrastruktur 49 persen, jalan dan jembatan 24 persen, lalu gedung 27 persen,” beber Novel.

Sampai dengan akhir tahun, perseroan memproyeksikan kontrak baru dari lini bisnis konstruksi andil 63 persen, dengan rincian gedung 41 persen, infrastruktur 30 persen, serta jalan dan jembatan 29 persen. Kemudian lini bisnis anak usaha 23 persen, EPC 13 persen, dan luar negeri 1 persen.