Masuk Tahun Ajaran Baru, Sekolah di Lamongan Terapkan Pembelajaran Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur langsung menerapkan pembelajaran antikorupsi di setiap sekolah wilayah itu pada awal masuk sekolah atau tahun ajaran 2019/2020. Sebelumnya pembejalaran antikorupsi ini dicanangkan pada 2 Mei 2019 bertepatan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

"Pendidikan antikorupsi sudah kami canangkan 2 Mei lalu melalui Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2019 tentang Pendidikan anti korupsi. Dan hari ini kami melakukan pengecekkan di beberapa sekolah untuk memulai," kata Bupati Lamongan, Fadeli saat di SMPN 1 Lamongan, Senin, 15 Juli 2019, seperti dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, perangkat pembelajaran antikorupsi seperti buku teks juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan setempat, seperti di SMPN 1 Lamongan yang sudah siap digunakan.

"Di hari pertama masuk sekolah ini, kami bersama Inspektur pada Inspektorat Agus Suyanto dan Kepala Dinas Pendidikan Adi Suwito melihat kesiapan sekolah dalam penerapan pembelajaran antikorupsi tersebut," kata dia.

Fadeli mengatakan, materi pembelajaran antikorupsi ini dimasukkan di seluruh mata pelajaran mulai TK, SD dan SMP.

"Untuk SMP, mata pelajaran yang memasukkan nilai-nilai pembelajaran antikorupsi adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris," ujar dia.

Fadeli mengatakan, upaya ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk membentuk karakter unggul generasi muda penerus bangsa.

Dia berharap, orang tua tetap mengambil peran dalam pendidikan karakter anak, karena itu Pemkab Lamongan juga memberi dispensasi kepada pegawai Pemkab Lamongan untuk hadir terlambat, khusus di hari pertama anaknya masuk sekolah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang dimasukkan dalam mata pelajaran, yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Guru dan siswa lebih mudah mempelajari nilai-nilai tersebut, karena di setiap bukunya, ditandai dengan font berwarna merah.

"Seperti di buku mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti SMP kelas IX semester gasal. Salah satu yang harus diajarkan kepada siswa adalah agar bersikap dan berperilaku jujur kepada siapapun, karena menyadari akan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah pada hari akhir," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana rancang kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Risma menyampaikan hal itu saat menghadiri sejumlah rangkaian acara Roadshow Bus KPK 2019 ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di Gedung Siola, Surabaya, Sabtu, 13 Juli 2019.

Awalnya, Risma memberikan materi di hadapan guru dan kepala sekolah jenjang TK, SD/MI, dan SMP/MTs. Setelah itu, ia mendongeng dan bercerita di hadapan siswa, kemudian dilanjutkan dengan berbicara di hadapan para pelaku UMKM dan pengusaha. 

Ketiga acara itu didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.

Pada saat menjadi pembicara pertama dalam workshop Insersi Pendidikan Antikorupsi dan Sosialisasi Aplikasi Jaga, Risma menuturkan, guru memiliki peranan penting bagi perkembangan anak-anak. Sebab, anak-anak inilah yang nanti ke depannya menjadi penerus perjuangan pendahulunya.

"Layani dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik. Panjenengan (Anda) mendidik anak-anak bangsa untuk meneruskan perjuangan pendahulunya,” ujar Risma.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga meminta para guru atau kepala sekolah untuk tidak malu ketika siswa meraih nilai jelek saat ujian. Yang terpenting, lanjut dia, didik anak dengan kebiasaan jujur, kerja keras serta daya juang tinggi dalam memperoleh nilai. "Kalau suka mencontoh atau menyontek, itu namanya cari jalan pintas. Anak ini tidak akan survive di masa mendatang," tuturnya.

Oleh karena itu, ia juga berencana membuat kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi. Meskipun demikian, setiap hari pelajaran tentang antikorupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan. 

"Nanti saya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) akan membuat peraturan wali kota (Perwali) pendidikan antikorupsi," tegasnya.

Risma mengatakan, kurikulum anti korupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Bagi dia, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak mencontek dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. 

"Pelajaran itu untuk perilaku bukan dihafalkan, jadi untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari,” kata dia.

Selain itu, Tri Rismaharini menuturkan, pendidikan antikorupsi ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, apalagi nantinya akan membentuk sebuah karakter postif ketika mereka dewasa nanti.

Bahkan, ia memastikan,  jika pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak,  maka ke depannya mereka akan terbiasa untuk berbuat jujur serta membentuk sikap positif bagi generasi Indonesia yang akan datang. 

"Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit untuk berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kurikulum anti korupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya. 

"Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti  juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari," kata Saut.

Pada kesempatan itu, Saut juga berpesan kepada peserta workshop yang merupakan guru dan kepala sekolah itu untuk menanamkan sembilan nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK. 

"Tanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran," ungkapnya.

Kondisi sekarang ini, lanjut Saut, anak-anak sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran. "Tanamkan nilai-nilai integritas. Pengayaan bisa melalui kearifan lokal," katanya.

Saut menuturkan, jangan sampai anak-anak ini yang bersekolah di tempat bagus, kemudian memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, malah terjerumus.

"Banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi," kata dia.