Terima Tim Juri Sekolah Sehat Nasional, Risma Pamer Anggaran Pendidikan 32 Persen

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 32 persen untuk biaya pendidikan sehingga sekolah di Surabaya dari PAUD-SMP tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini mengingat pendidikan bagi anak adalah paling penting dibandingkan lain.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan tim juri lomba sekolah sehat tingkat nasional 2019 pada Kamis (18/7/2019).

"Saya juga ingin anak-anak belajar dengan nyaman, karena itu saya bangun sekolah bertingkat dan memberikan fasilitas untuk anak-anak mengembangkan potensi diri," ujar Risma dalam sambutannya.

Risma menuturkan, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah harus dikembangkan sebaik mungkin. Sebab, pembangunan anak-anak itu tidak hanya didukung dari infrastruktur saja tetapi pembangunan nonfisik dan mental. Bahkan ia juga melakukan tes psikis untuk para guru.

"Semenjak saya jadi wali kota, saya ingin semua sekolah tanpa terkecuali untuk punya fasilitas yang lengkap. Guru juga kami tes psikis untuk menjamin mutu pendidikan,” kata dia.

Selain bicara infrastruktur, Risma juga terus memantau kesehatan para pelajar Surabaya. Tak tanggung-tanggung, untuk memastikan keadaan para pelajar tetap sehat, tiap satu bulan sekali dilakukan tes kesehatan dan pemberian vitamin. Dinas Kesehatan Surabaya juga memberi asupan gizi tambahan untuk daya tahan tubuh.

"Setiap sebulan sekali Dinkes kami keliling, pokoknya memastikan kondisi tubuhnya fit dan kita beri vitamin tambahan. Sehat jasmani memang sangat penting, tapi sehat mental juga tidak kalah pentingnya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, untuk terus menumbuhkan kesehatan mental dan memastikan keamanan di luar sekolah, Tri Rismaharini juga memantau anak-anak di lingkungan umum, seperti di taman-taman dan tempat yang biasa digunakan tempat nongkrong. 

Biasanya di tempat-tempat seperti itu dijaga oleh petugas Linmas untuk memantau.

"Kami tidak ingin mereka sehat di sekolah saja, kita letakkan Linmas perempuan. Kenapa sekarang  ada Linmas dan Satpol PP perempuan,. Inilah upaya kami untuk menjaga anak-anak," kata dia.

Selain itu, di Surabaya juga ada sebanyak 461 Taman Baca Masyarakat (TBM), 497 lapangan olahraga, rumah matematika, dan Co-Working Space. Semua fasilitas itu dibuat sengaja untuk memberi wadah untuk anak-anak mengembangkan intelektual dengan maksimal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Salah satu tim juri dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Ahyar mengatakan, juri memberikan penilaian berdasarkan tiga kategori juara, yaitu kategori best perfomance, best achievement,  dan best attitude. Kualifikasi penilaian dari tiga katergori tersebut diambil dari semua aspek.

"Kita ambil dari semua aspek. Mulai dari ruang kelas, ruang UKS, toilet kamar mandi, ruang guru, perpustakaan, dan tempat cuci tangan," kata Ahyar seusai bertemu Wali Kota Risma.

Ia juga menjelaskan, tahun ini kompetisi ini diikuti oleh sebanyak  94 sekolah yang berasal dari 25 provinsi. Adapun 94 sekolah itu terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) 21 sekolah,  SD 24 sekolah, SMP 25 Sekolah, dan SMA 24 sekolah.

Sedangkan yang berasal dari Kota Surabaya adalah SMPN 26 Surabaya. Karenanya, setelah bertemu Wali Kota Risma, tim juri ini akan langsung meninjau sekolah SMPN 26 Surabaya untuk melakukan penilaian. "Ini tahap awal, penilaian tanggal 15-19 Juli. Kemudian, tahap berikutnya tanggal  5-9 Agustus," pungkasnya. 

Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menerima kunjungan tim juri lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2019. Tim juri dari empat kementerian tiba di kediaman Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, sekitar pukul 08.00 WIB.

Empat kementerian yang menjadi penyelenggara itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).