PCNU Ingatkan PDI Perjuangan Tak Salah Pilih Calon Wali Kota Surabaya 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengingatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak salah pilih calon wali kota yang akan diusung di Pilkada Surabaya 2020.

"Jangan sampai salah memilih pemimpin, nanti yang akan 'dipaidu' (diejek) adalah yang mengusungnya," kata Ketua PCNU Surabaya, Achmad Muhibbin Zuhri saat memberikan tausiyah di acara tasyakuran atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Minggu 20 Oktober 2019.

Pada kesempatan itu, Muhibbin Zuhri mengaku senang mars PDI Perjuangan dimulai dengan "bismillah" yang jika diterjemahan dalam bahasa Indonesia adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

"Alhamdulillah, itu mengandung kesadaran bahwa kita ini adalah kaum religius, kaum yang tidak mengandalkan rasionalitas saja, tapi juga menyandarkan semua ini kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT," kata dia, dilansir Antara.

Ia berharap semoga semua itu bisa diimplementasikan di dalam gerak langkah perjuangan. Bagi yang di partai melalui perjuangan politik, ormas melalui perjuangan sosial kebudayaan kultural. Tapi semua itu akan ketemu dalam satu titik yang sama, yaitu kemaslahatan rakyat.

"Saya berdoa semoga anggota dewan dan seluruh pimpinan yang lahir di PDI Perjuangan tetap punya komitmen ini. Sebab diadakannya pemimpin itu harus beroriantasi kepemimpinannya kepada kemaslahatan rakyat," kata dia.

Dia menuturkan, kalau hal ini diperhatikan, PDI Perjuangan akan menang lagi dalam Pilkada Surabaya 2020. "Hari ini rakyat berdaulat, demokrasi menghendaki bahwa siapapun pemimpin ini harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Oleh karena itu, kalau semua bisa berkomitmen, Insyaallah rakyat akan memilih," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, ia juga ingin dalam Pilkada Surabaya 2020 akan lahir pemimpin yang betul-betul memiliki rekam jejak yang baik dan punya komitmen untuk memajukan Surabaya lahir dan batin.

"Alhamdulilllah, kita diberikan pimpinan yang lalu diusung PDIP, yaitu Bu Risma dan Pak Whisnu telah membuat Surabaya ini luar baisa, pembangunan dimana-mana, penataan kawasan, taman, infrastrukur jauh lebih baik dari sebelumnya," kata dia.

Ia mencontoh di tingkat nasional, Joko Widodo bersama KH Ma'ruf Amin merupakan pasangan pimpinan yang ideal secara lahir dan batin.

"Insyaallah sejahtera, kalau lihat buah semangka dalamnya merah luarnya hijau, segar. Ini tidak ada rusmusnya kalah kalau seperti itu," ujar dia.

Apalagi, kata dia, Pilpres 2019 di Surabaya, Jokowi-Ma'ruf menang secara mayoritas atau 70 persen. "Mudah mudahan doa kita diijabahi, jalannya doa ini kita tidak tahu. Kita boleh berspekulasi, sekarang banyak kader berkontestasi pada akhirnya kita harus menentukan itu harus yang terbaik sesuai kehendak rakyat," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020 antara pemkot dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya telah diteken oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dengan begitu, NPHD ini selanjutnya diserahkan Wali Kota Risma melalui Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Eddy Christijanto kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi dan Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar untuk dilakukan penandatanganan.

Plt Kepala Bakesbangpol Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama, disepakati anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,637 miliar. Pada tahun anggaran 2019, KPU mengajukan kepada Pemkot Surabaya, untuk termin pertama Rp 1,396 miliar.

"Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya," kata Eddy di sela acara penandatanganan NPHD yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Surabaya, Senin malam, 7 Oktober 2019.

Sedangkan untuk Bawaslu Surabaya, Eddy menyebut, anggaran yang disepakati bersama Rp 27,918 miliar. Pada 2019, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp 737,022 juta. Sementara sisanya, nanti akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020 secara tiga tahap, baik itu KPU maupun Bawaslu.

"Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020," ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai landasan hukum yang harus dipedomani bersama, maka kemudian disepakatilah angka Rp 84,6 miliar.

"Jadi total nilai keseluruhan anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,6 miliar," kata Nur Syamsi.

Ia menuturkan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp 1 miliar. Sementara sisanya, Rp 83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap pada 2020. Menurut dia, anggaran Rp 84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama.

“Sebagaimana di Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilgub (Pemilihan Umum Gubernur) kemarin,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan, setelah dilakukan penandatanganan NPHD ini,  menandakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020 bisa segera dimulai. Bahkan pada 26 Oktober 2019, pihaknya sudah mulai mensosialisasikan terkait syarat dukungan calon pasangan perseorangan.

"Ini adalah pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Surabaya dan dari Warga Kota Surabaya," ujar dia.