Kadin Ingin Percepatan Pengembangan Kawasan Selatan Jatim

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengharapkan percepatan pembangunan daerah di kawasan selatan wilayah Jawa Timur (Jatim) dengan ada Perpres Nomor 80/2019. Dengan demikian dapat mengurangi disparitas sosial ekonomi antara kawasan selatan dan utara.

Adapun Perpres Nomor 80/2019 itu tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan selingkar wilis dan lintas selatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan itu pada November 2019.

Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menuturkan, pembangunan daerah di kawasan selatan wilayah Jatim saat ini masih lambat.

"Saat ini, sudah 18 tahun berlangsung pembangunan prasarana JLS sepanjang 700 kilometer itu baru mencapai 400 kilometer atau 56 persen. Oleh karena itu, Perpres 80/2019 diharapkan mempercepat pembangunan JLS yang menghubungkan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Senin, 9 Maret 2020.

Ia menuturkan, dengan hadirnya Perpres tersebut, pengembangan kawasan selatan Jawa Timur juga diharapkan bisa mengurangi disparitas sosial ekonomi antara kawasan selatan dan utara.

“Kalau dinamika ekonomi di wilayah selatan itu tumbuh, otomatis terjadi lonjakan kesejahteraan rakyat dan sektor swasta juga lebih hidup. Oleh karena itu, aspek pertama yang harus segera disentuh adalah perbaikan infrastruktur di kawasan selatan Jatim,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proyek pembangunan JLS saat ini dikerjakan sepanjang 17,8 kilometer, yaitu dari Balekambang hingga Kedungsalam, yang meliputi wilayah Kabupaten Malang hingga perbatasan Kabupaten Blitar.

Khofifah memaparkan proyek infrastruktur jalan JLS seluruhnya dibangun sepanjang 684 kilometer dari Banyuwangi hingga Tulungagung, Jawa Timur. Dari 684 kilometer itu, 382 kilometer di antaranya proses pembangunannya sudah berjalan dan selesai.

"Saat ini sedang berlangsung pembangunan JLS sepanjang 72 kilometer yang dibiayai oleh IDB," ujar dia.

Sisanya, lanjut Khofifah, sepanjang 215 kilometer akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk pembangunan sepanjang 215 kilometer yang menggunakan APBN Kementerian PUPR ini, sepanjang 30 kilometer di antaranya sudah dilakukan pembebasan lahan," ucapnya.