Kadin: Memulihkan Ekonomi Jatim dengan Kolaborasi ABCG

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Jamhadi menilai perlu melakukan beberapa kebijakan agar ekonomi terus tumbuh hingga berkembang saat masa pemulihan usai pandemi COVID-19.

Salah satunya dengan model baru kolaborasi pola quatro helix ABCG (akademisi, bisnis, community, dan government) yang dinilai sudah saatnya mulai digalakkan sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian di Jawa Timur (Jatim) yang terpuruk selama pandemi COVID-19.

"Itu solusi dari diskusi kami bersama Pak Arief Harsono (Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo) Jatim Rabu malam," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi di Surabaya, seperti ditulis Senin, (25/5/2020).

Dia menuturkan, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian di Jatim, Indonesia bahkan di dunia. Pemacu ekonomi yang umumnya ditopang oleh Trade, Tourism, dan Iinvestment (TTI), juga konsumsi kini berjalan hanya 30 persen.

Kendati demikian Jamhadi yang juga mantan Ketua KADIN Surabaya dua periode ini tetap yakin ekonomi tetap tumbuh walau melambat. Besarannya mencapai 2,5 persen dibandingkan dengan kondisi normal sebesar 5,2  persen.

Selain itu Jamhadi mengatakan dampak dari perlambatan ekonomi Jawa Timur berujung pengurangan tenaga kerja, dari tenaga kerja outsourching ataupun karyawan tetap.

"Hampir 2 juta jumlah pekerja di Jatim dirumahkan dari berbagai sektor usaha. Dampak paling besar ialah hotel dan manufaktur," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Jamhadi, perlunya melakukan beberapa kebijakan agar ekonomi terus tumbuh bahkan berkembang saat masa pemulihan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Jamhadi mengatakan sudah saatnya model baru kolaborasi ABCG lebih ditingkatkan dalam proses industrialisasi mulai tahap ide, desain, dan implementasi.

"Kebijakan yang harus dilaksanakan yakni pertama membeli produk lokal buatan industri Indonesia. Kedua, kebutuhan industri termasuk industri makanan dan minuman terhadap bahan baku harus dipenuhi dari bahan baku lokal," tutur dia.

Berikutnya ialah memanfaatkan digital ekonomi, terutama unicorn di Indonesia yang turut mendukung digital ekonomi. Selain itu Jamhadi mendukung kebijakan pemerintah terhadap sektor UMKM.

"Saat ini, sektor UMKM sudah menikmati delay payment hingga 6 bulan untuk perpajakan. Juga ada banyak stimulus ekonomi masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), gratis dan diskon listrik, dan lain-lain. Itu bisa jadi trigger ekonomi," kata Dewan Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Jatim ini.

Hal lain yang harus dilaksanakan, menurut Jamhadi, ialah pemberlakukan suku bunga yang reasonable sekitar 7 persen hingga beberapa tahun ke depan oleh perbankan sehingga ekonomi riil nyata bergerak.

"Sektor medis dan industri pertanian harus lebih digiatkan. Perusahaan-perusahaan harus menyiapkan rencana bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang. Saatnya kita bangkit kembali dan social decision harus dilaksanakan pengusaha besar dalam menjaga stabilitas lingkungan," ujar dia.