Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Pelanggaran HAM Berat

Amnesty International Indonesia menilai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cenderung mengkhawatirkan.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Amnesty International Nilai 100 Hari Prabowo-Gibran Diwarnai dengan Kemunduran HAM
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Atnike Nova Sigiro: Pelanggaran HAM di IKN dan PSN Umumnya Terkait Tata Kelola Tanah dan SDA
Menkopolhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara di Universitas Udayana, Denpasar Bali, Selasa (10/10/2023). (Dok. Istimewa)
Mahfud Tanggapi Yusril Soal Tragedi 98 bukan Pelanggaran HAM Berat
Yusril Ihza Mahendra, seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Yusril Nilai Tidak Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Beberapa Dekade Terakhir
Peristiwa Kudatuli diduga disebabkan adanya gesekan politik hingga perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi. (merdeka.com/Imam Buhori)
Peringati Kudatuli, Megawati Minta Seniman Dolorosa Sinaga Rancang Monumen 27 Juli
Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan melakukan longmarch sambil membawa spanduk dan bendera Merah Putih dari kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro menuju ke Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary saat memperingati peristiwa Kudatuli, Jumat (26/7/2024). (Foto: Istimewa).
Peringati Kudatuli, PDIP Desak Komnas HAM Nyatakan Sebagai Pelanggaran Berat
PDIP menggelar diskusi dalam rangka memperingati 28 tahun Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). PDIP mendesak Presiden Jokowi menetapkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
PDIP Desak Jokowi Masukkan Peristiwa Kudatuli Jadi Pelanggaran HAM Berat
Pertempuran hebat dan tembakan artileri kembali meletus di mana para penduduk mengatakan serangan udara kembali terjadi setelah berakhirnya gencatan senjata. (AFP)
Perang Saudara Sudan: RSF Dituduh Lakukan Pembantaian terhadap 100 Warga Sipil di Desa Wad Al-Noora
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Dok. AP)
AS Akui 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM Berat
Danramil Aradide Meninggal Ditembak 4 Anggota OPM Saat Sedang Kendarai Sepeda Motor
TNI: Penyerangan dan Penembakan Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey Pelanggaran HAM Berat
Allyca Putri Anjani, remaja di Aceh yang bekerja di Divisi Kampanye KontraS Aceh, penggagas situs Echoes of Justice (Liputan6.com/Rino Abonita)
Echoes of Justice, Wadah Orang Muda di Aceh Bicara Hak Asasi Manusia
Tiga Calon Presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (kiri ke kanan) saat debat perdana Pilpres 2024 di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ganjar Singgung Pengadilan HAM dan Bantu Cari Orang Hilang Korban Pelanggaran Berat, Prabowo: Anda Tendensius
Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna H Laoly berkunjung ke Praha, Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama eks Mahid (mahasiswa ikatan dinas).
Kunjungi Ceko, Mahfud Md dan Yasonna Buka Peluang Repatriasi Eks Mahid Korban HAM Berat
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. (FOTO: Muchlis Jr-Biro Pres Sekretariat Presiden)
Mahfud Md ke Belanda, Pulihkan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka RDP dengan Menkopolhukam, Wakil Jaksa Agung, dan BIN di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2023). (Ist)
Komite I DPD RI dan Pemerintah Bahas Keppres dan Inpres Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Presiden Jokowi saat Peluncuran Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). (Foto: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)
5 Pernyataan Presiden Jokowi soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi, memulai kick off dari program pemulihan hak para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi dari 12 peristiwa masa lalu di Indonesia. (Ist)
Kisah Korban Tragedi 1965 yang Menjadi Stateless Sebab Tolak Berkhianat ke Soekarno
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutkan status pandemi COVID-19 pada Rabu, 21 Juni 2023. Saat ini Indonesia memasuki masa endemic (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
Jokowi Pastikan Langkah Yudisial Pelanggaran HAM Berat Tetap Bisa Ditempuh Beriring Pemulihan Hak Korban
Presiden Jokowi menawarkan kepada dua korban peristiwa 1965 untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Mereka adalah Jaroni Soejomartono (80) dari Ceko, dan Sudaryanto Yanto Priyono (81) dari Rusia. (Foto: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)
Tempuh Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Berat, Jokowi: Ikhtiar Pulihkan Luka Bangsa
Presiden Jokowi saat Peluncuran Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). (Foto: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)
Jokowi Tawarkan Dua Korban Peristiwa 1965 Kembali Jadi WNI
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memulai kick off program pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Kegiatan digelar di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
Jokowi Bersyukur Bisa Realisasi Program Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Provinsi Aceh untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 27 Juni 2023.
Bertolak ke Aceh, Jokowi Kick Off Penyelesaian Kasus HAM Berat
Tiga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Minggu malam, 25 Juni 2023. ( Foto: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta)
3 Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang Kini Jadi Warga Rusia dan Ceko Tiba di Indonesia
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengakuan 12 aksus pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Istimewa)
Kunjungi Aceh Besok, Jokowi Akan Kick Off Penyelesaian Kasus HAM Berat
Keluarga korban dan korban peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, berharap adanya penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat terhadap pelanggaran. HAM yang mereka alami (Dok. KontraS Aceh)
24 Tahun Peristiwa Simpang KKA, KontraS Aceh Ingatkan Pemulihan Hak Korban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak (reshuffle) kembali jajaran kabinet kerjanya. Lalu siapakah yang diganti dan masih bertahan? (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)
Jokowi Teken Inpres Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat, Pulihkan Hak Korban
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. (FOTO: Muchlis Jr-Biro Pres Sekretariat Presiden)
Jokowi Akan Temui Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Aceh hingga Eropa
Banner Infografis Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. (Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
Infografis Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan aksi bertajuk #MerawatIngat #MenolakLupa saat car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (5/5/2019). Aksi tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
HEADLINE: Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Langkah Konkretnya?
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengakuan 12 aksus pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Istimewa)
Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Komisi III Dorong Usut Pelaku dan Tegakkan Hukum
Menko Polhukam, Mahfud MD memberi sambutan saat acara Hitung Mundur Penghentian Siaran TV Analog di halaman Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis (3/11/2022) dini hari. Peralihan siaran TV analog ke TV digital merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mendigitalisasi bidang penyiaran. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Mahfud Md: Presiden Jokowi Segera Gelar Rapat soal Pemulihan Korban HAM Berat 
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menkumham Sebut Penyelesaian HAM Berat Lewat Yudisial Tergantung Bukti yang Ada
Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly. (Dok. Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Menkumham: Pemerintah Sangat Berkeinginan Selesaikan Kasus HAM Berat
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. (FOTO: Muchlis Jr-Biro Pres Sekretariat Presiden)
Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Amnesty Internasional Minta Pelaku Diadili
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. (FOTO: Muchlis Jr-Biro Pres Sekretariat Presiden)
Komnas HAM Sambut Baik Niat Jokowi Akui dan Tuntaskan 12 Pelanggaran HAM Berat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sambutan Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 pada 10 Desember 2021. (Dok Sekretariat Kabinet RI)
Jokowi: Saya Mengakui Telah Terjadi Pelanggaran HAM Berat di Berbagai Peristiwa
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Istimewa).
Mahfud Md Ungkap Alasan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (dok Kejagung)
Kasus HAM Berat Paniai, Kejagung Akan Ajukan Kasasi Vonis Bebas Isak Sattu
Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (dok Kejagung)
Komnas HAM Desak Jaksa Agung Banding Vonis Bebas Pelanggaran HAM Berat Paniai
Kesaksian penyintas konflik Aceh (Liputan6.com/Rino Abonita)
Korban Tragedi Sp KKA Tolak Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Non-yudisial
Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (dok Kejagung)
Kritik Persidangan Peristiwa Paniai, Ini 3 Catatan Komnas HAM
Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (dok Kejagung)
Sidang Kasus HAM Berat Paniai Terdakwa Isak Sattu, Jaksa Hadirkan 4 Orang Saksi
Aktivis dan keluarga serta korban pelanggaran HAM masa lalu melakukan Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Kamis (25/11/2021). Sudah 706 kali, para korban dan keluarga menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana
Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua di PN Makassar, Rabu (21/9/2022). (dok Kejagung)
Didakwa Pasal Berlapis, Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Terancam Dipenjara 20 Tahun
Massa aksi yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) mengggelar aksi terkait 18 tahun pembunuhan munir di depan Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut agar Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM Berat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ini Tugas Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN, 16 November 2021. (Dok Sekretariat Kabinet RI)
Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono Jadi Ketua Pelaksana Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Aliansi Soeara Rakjat (Asuro) menggelar Aksi Kamisan di Kota Malang pada Kamis, 8 September 2022 untuk mengenang 18 tahun pembunuhan Munir. Mereka menuntut kasus Munir ditetapkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. (Liputan6.com/Zainul Arifin)
Asuro Malang Desak Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Peserta aksi menuntut kasus pembunuhan Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat di Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (7/9/2022).
Aksi Teatrikal Desak Komnas HAM tetapkan Kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat
Aksi teatrikal mendesak Komnas HAM tetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat di Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (7/9/2022), (Liputan6.com/Rino Abonita)
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Selidiki Pelanggaran HAM Berat di Kasus Munir
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan keterangan perkembangan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa baku tembak yang terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propram Polri di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (8/8/2022). Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan untuk memeriksa istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ini Penjelasan Kasus Brigadir J Tak Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat
Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Alasan Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Lewat Jalur-Non Yudisial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).
Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Mahkamah Agung RI menerima pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 21-30 Juni 2022/Istimewa.
MA Umumkan 8 Hakim Ad Hoc untuk Tangani Kasus HAM Berat, Ini Daftarnya
Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014, Jakarta, Kamis (18/12/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Berkas Perkara Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Dinyatakan Lengkap
Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Kejagung Limpahkan Tahap I Berkas Tersangka Kasus HAM Berat Paniai
Belasan pemuda Papua lakukan aksi diam di depan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua. (Liputan6.com / Katharina Janur / Jhon Gobay)
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua
Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014, Jakarta, Kamis (18/12/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Pelanggaran HAM Paniai Papua Awal April 2022
Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Kejagung Akan Tetapkan Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai
Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Satu Saksi Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Diperiksa Kejagung di Sumbar
Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Kejagung Sudah Periksa 40 Saksi
Loading