Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Prolegnas

Sturman mengakui, RUU Perampasan Aset cukup sensitif. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu untuk menyiapkan materi yang lengkap.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan. (Foto: Istimewa)
Baleg Harap RUU Perampasan Aset Bisa Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis Beri 3 Catatan
Dasco mengatakan, Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh 237 orang anggota DPR. Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. (demokrat.or.id)
Debat Benny K Harman Vs Menteri Hukum saat Rapat Baleg soal Status RUU Perampasan Aset
Suasana rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Rapat beragendakan mendengar laporan Baleg DPR terkait penetapan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Prolegnas 2025 Usulan DPR
Manajer hukum dan advokasi DMFI Adrian Hane saat di DPR Jakarta. (Ist).
DMFI Yakin Usulan RUU Pelarangan Perdagangan Daging Kucing Masuk Prolegnas
"Atas dasar surat tersebut maka terjadi perubahan susunan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi Partai Gerindra, yaitu semula Saudara Almarhum Desmond Junaidi Mahesa, anggota nomor A118 yang telah meninggalkan kita diganti dengan Saudara Habiburokhman nomor anggota A77," jelas Dasco. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Komisi III DPR Sudah Usulkan Revisi UU KUHAP Masuk Prolegnas 2024
Banner Infografis Prabowo Instruksikan Menkum Supratman Tinjau Ulang Seluruh UU. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Prabowo Instruksikan Menkum Supratman Tinjau Ulang Seluruh UU dan Sederet Usulan RUU Prolegnas
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
RUU KUHAP Didorong Masuk Prolegnas Tahun 2025-2029
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Ist)
Wakil Ketua Baleg DPR Pertanyakan Kata "Perampasan" pada RUU Perampasan Aset
Baleg DPR membantah bahwa rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. (Delvira Hutabarat).
Baleg DPR RI Beri Tenggat Waktu 10 Hari AKD dan Fraksi untuk Usulkan RUU Prolegnas
Dasco mengatakan, Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh 237 orang anggota DPR. Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Nasib RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Akan Dibicarakan Besok
Baleg DPR membantah bahwa rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. (Delvira Hutabarat).
Baleg DPR Segera Susun Prolegnas, RUU PPRT Masuk Daftar
Baleg DPR membantah bahwa rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. (Delvira Hutabarat).
Baleg DPR: RUU Perampasan Aset Belum Masuk Prolegnas
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).
Golkar soal Rencana Revisi UU MD3: Kita Masih Konsentrasi Sengketa Pileg-Pilpres
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/3/2024). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
UU MD3 Masuk Prolegnas, Golkar Klaim Bukan Buat Rebut Kursi Ketua DPR
Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wirantodi Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/5/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Prabowo Subianto Setujui RUU Kelautan
Pakar hukum dan mantan Ketua YLBHI Dr Erna Ratnaningsih SH, LLM. (Ist)
Pakar Hukum: Penundaan RUU PPRT untuk Jaring Masukan Lebih Banyak
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menkumham Yasonna Sebut RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2023, Berharap Tahun Ini Disahkan
Ribuan kepala desa se-Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Temui Pendemo di DPR, Demokrat Janjikan Revisi UU Desa Masuk Prolegnas
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menerima kunjungan kerja DPR RI dalam rangka melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas untuk tahun 2023-2024.
Ganjar Dorong 39 RUU Prioritas Tahun 2023 Masuk Prolegnas Mudah Diakses Masyarakat
Banner Infografis Polemik Hilangnya Kata Madrasah di Draf RUU Sisdiknas. (Liputan6.com/Trieyasni)
RUU Sisdiknas Dikeluarkan dari Prolegnas, Muhammadiyah: Bukan Akhir Perjuangan
Pemandangan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura disebut sudah mengalami kerusakan seperti mengelupas, catnya mulai pudar, dan menyebabkan kebocoran sehingga dirasa perlu diperbaiki. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperkenalkan konsep Kampus Merdeka. (Foto: Kemendikbud)
RUU Sistem Pendidikan Nasional Resmi Masuk Prolegnas, Publik Diminta Beri Masukan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kemenkumham Sodorkan 4 RUU Jadi Prolegnas Prioritas Tahun 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Ist)
Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pemerintah Beri Tenggat Waktu Pemprov DKI untuk Persiapan
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
NasDem Kritik Prolegnas DPR RI Tahun 2021: Masih Mengalami Potret Buram
Suasana Rapat Paripurna penutupan masa sidang II di Gedung Perlemen, Jakarta, Kamis (15/12). Dalam Paripurna penutupan masa sidang tersebut, membahas Tujuh Agenda yang salah satunya dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Baleg Akan Masukkan RUU Perampasan Aset Dalam Prolegnas 2022
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Pemerintah-DPR Sepakati Prolegnas Prioritas 2022, di Antaranya UU Cipta Kerja dan RUU IKN
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) memberikan pandangan akhir pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
DPR Ketok 33 RUU dalam Prolegnas 2021, Termasuk Penghapusan Kekerasan Seksual
Ilustrasi UU ITE. Kredit: Arek Socha via Pixabay
ICJR: Revisi UU ITE dan RKUHP Bisa Bersamaan
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan Kuliah Umum pada Upacara Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Magister, Profesi, Spesialis dan Doktor Tahun Akademik 2019/2020 di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2/2020). Acara ini bersamaan dengan Peringatan Dies Natalis UI Ke-70. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Puan Maharani: DPR Segera Menetapkan Prolegnas 2021, Singgung Revisi UU ITE
Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Baleg DPR: Revisi UU ITE Sudah Masuk Prolegnas Jangka Menengah Tapi Bisa Diubah
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Baleg DPR Sebut Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas 2021
Ilustrasi bersih-bersih
Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU Perlindungan PRT
Pemilih pemula penyandang disabilitas mendengarkan sosialisasi KPUD Bekasi terkait Pemilu 2019 di SLB Al Gaffar Guchany, Bekasi, Rabu (20/2). Kegiatan ini untuk mengedukasi pemilih pemula penyandang disabilitas tentang Pemilu. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Pengamat: Revisi UU Pemilu Penting, Harus Ditata Baik
Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)
Perludem: Aneh Parpol dan Pemerintah Tak Melakukan Revisi UU Pemilu
Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra. (Merdeka.com)
Wakil Ketua DPR: Usulan RUU Minuman Beralkohol Perlu Didalami
Suasana Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (22/1/2020). Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat paripurna adalah pengesahan RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Belum Masuk Prolegnas 2020, RPP Turunan UU 17/2019 tentang SDA Tetap Disusun
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) Saat Membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2019). (Foto: Humas MPR RI)
Wakil Ketua MPR Desak RUU HIP Dicabut dari Prolegnas
Massa Kolaborasi Nasional menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ini datang dari berbagai daerah. (Liputan6.com/JohanTallo)
RUU PKS, Lindungi Korban dari Sikap Aparat Hukum yang Melecehkan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD Saat Diwawancarai di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/2/2020). (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com)
Menkopolhukam: Pemerintah Tidak Bisa Sepihak Mencabut RUU HIP
ilustrasi anak/Photo by Emma Bauso from Pexels
Draf RUU Ketahanan Keluarga: Larangan soal Ibu Pengganti, Bisa Dipenjara 5 Tahun
Ilustraasi foto Liputan 6
Draf RUU Ketahanan Keluarga: Cuti Melahirkan 6 Bulan
Liburan Akhir Tahun Waktunya Mencoba Tempat-Tempat Wisata Baru. Tempat Mana Saja yang Seru?
Draf RUU Ketahanan Keluarga: Wajib Penuhi Kebutuhan Sandang, Pangan, Rumah Layak Huni
Suasana penutupan sidang paripurna DPR ke-6 masa persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Rapat menyampaikan laporan Baleg DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. (Liputan6.com/Johan Tallo)
DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
ojek online
Ojek Online Bakal Diakui Jadi Angkutan Umum?
Suasana penutupan sidang paripurna DPR ke-6 masa persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Rapat menyampaikan laporan Baleg DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang Disetujui Baleg DPR
Suasana penutupan sidang paripurna DPR ke-6 masa persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Rapat menyampaikan laporan Baleg DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Masuknya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama ke Prolegnas Dipertanyakan
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Generasi Muda Partai Golkar memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/7). GMPG juga mendesak diadakannya Munaslub Partai Golkar. (Liputan6.com/Johan Tallo)
DPR RI Optimistis Bisa Selesaikan Pembahasan Prolegnas 2022-2024
Suasana Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2019). Sidang paripurna MPR ini dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua. (Liputan6.com/HO/Sopi)
DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024, 50 Jadi Prioritas di 2020
Suasana Rapat Paripurna ke-2 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan wakilnya Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. (Liputan6.com/JohanTallo)
Gelar Paripurna Hari Ini, DPR Akan Sahkan Prolegnas 2019-2024
Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Daftar RUU Prolegnas 2019-2024 Bertambah Demi Akomodasi Semua Pihak
Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Masuk Daftar Prolegnas
Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Yasonna Beberkan 15 RUU Prioritas 2020, dari Omnibus Law hingga KUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
BPHN Tetapkan 86 Usulan RUU Pemerintah pada Prolegnas 2020-2024
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah segera memberhentikan sebanyak 307 aparatur sipil negara alias ASN yang terbukti me...
Bamsoet Tepis Anggapan Kinerja Legislasi DPR Lemah
DPR bersama Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini masih menitikberatkan pada jumlah
DPR dan Pemerintah Perlu Evaluasi Prolegnas
Loading