Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel RUU Omnibus Law

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. RUU ini dinilai berpotensi mematikan industri tembakau
Petani Tembakau (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)
RUU Omnibus Law Kesehatan Digodok, Industri Tembakau Ikut Terdampak?
IDI beserta anggota organisasi lain demo atau unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin (28 November 2022) soal RUU Omnibus Law Kesehatan. (Foto: Ade Nasihudin)
Pengamat: RUU Omnibus Law Kesehatan Masih Perlu Perbaikan
IDI beserta anggota organisasi lain demo atau unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin (28 November 2022) soal RUU Omnibus Law Kesehatan. (Foto: Ade Nasihudin)
Ditolak PKS, RUU Omnibus Law Kesehatan Disepakati Jadi Usulan Inisiatif DPR
Ilustrasi Mimpi Masuk Rumah Sakit Credit: unsplash.com/Viki
Perawat di Jabar Tolak UU Keperawatan 2014 Masuk RUU Omnibus Law Kesehatan
Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Lindungi Lahan dan Sejahterakan Petani
Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
SMRC Nilai UU Cipta Kerja Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Oligarki
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. (Pramita Tristiawati/Liputan6.com)
Wali Kota Tangerang Surati Presiden Minta Pengesahan RUU Ciptaker Ditangguhkan
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, berakhir ricuh. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)
Demo Penolakan Omnibus Law di DPRD Jabar Berakhir Ricuh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menaker Sebut RUU Cipta Kerja Sudah Libatkan Buruh dan Pengusaha
Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Geruduk Balai Kota Bandung
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Cipta Kerja akan Disahkan Hari Ini di Sidang Paripurna
Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI Akan Turunkan 2 Juta Buruh pada Demo 6-8 Oktober
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Tinggal 1 Bab yang Belum Selesai Dibahas dalam Omnibus Law
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani (tengah) saat menggelar konferensi pers terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Cerita Pengusaha: 2 Organisasi Buruh Pilih Walk Out saat Bahas RUU Cipta Kerja
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)
16,5 Juta Penduduk Menganggur, BKPM Harap RUU Cipta Kerja Segera Disahkan
Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)
Hampir Rampung, Pembahasan RUU Cipta Kerja Capai 90 Persen
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
Bank Dunia Sebut UU Omnibus Law Bakal Selamatkan Ekonomi Indonesia
Gedung Grahadi (Foto: Dok Kemdikbud)
Ormas Getol Turun ke Jalan di Tengah Pandemi COVID-19, Tuntut Tolak RUU Omnibus Law
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Buruh Dapet Bonus 5 Kali Gaji di RUU Cipta Kerja, Pengusaha Protes
Presiden Joko Widodo. (Dok Sekretariat Presiden)
Jokowi Putuskan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Suasana Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (22/1/2020). Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat paripurna adalah pengesahan RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Minus PKS, Ini Daftar Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diyakini Bisa Jadi Solusi Ketenagakerjaan
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR Tak Sesuai Prosedur
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Survei Cyrus: Pekerja dan Pencari Kerja Dukung Omnibus Law
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
SAS Institute Yakini RUU Cipta Kerja Bisa Pulihkan Ekonomi Pasca Covid-19
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
Omnibus Law Disebut Bisa Jadi Solusi Pulihkan Ekonomi karena Corona
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah
DPR Bentuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Masyarakat Boleh Beri Masukan
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Fraksi Demokrat dan PKS Tolak Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
SPTJR Minta Buruh Bangun Solidaritas terkait Omnibus Law 
Wordcloud kata-kata dengan frekuensi tertinggi dari twit tentang omnibus law. Kredit: WordCloud by Jason Davies
Pengamat: Omnibus Law Jawaban atas Krisis Ekonomi Pasca Covid-19
Suasana rapat paripurna ke-11‬‬ masa persidangan 2 tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/2/2020). DPR mengesahkan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjadi komisioner KPU periode 2017-2022 menggantikan Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Buruh Minta DPR Tak Bahas RUU Omnibus Law di Tengah Wabah Corona
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pengamat: RUU Omnibus Law Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Direktur Core: Banyak Hal Bisa Diperbaiki dengan Omnibus Law
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan saat penandatangangan MOU di Jakarta (14/8). Nota kesepahaman ini juga sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Kadin Akui Ada Pemotongan Pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Disebut Bisa Selesaikan Hiper Regulasi
Aksi demo dari berbagai elemen serikat pekerja sudah tampak di seberang jalan Bunderan Waru Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Buruh Tolak Omnibus Law Adu Dorong dengan Polisi di Bundaran Waru
Menperin Airlangga Hartarto melakukan test drive saat penyerahan 10 mobil listrik dari Mitsubishi Motors kepada pemerintah Indonesia. Mobil tersebut terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV dan dua unit i-MiEV. (Liputan6.com/JohanTallo)
Demokrat: Pertemuan Airlangga dan SBY Tak Bahas Koalisi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Tak Bikin Kewenangan Pemda Beralih ke Pemerintah Pusat
Kapal kargo sepanjang 77 meter, MV Alta, terjebak di atas batu di dekat Ballycotton, Cork, Irlandia, Selasa (18/2/2020). "Kapal hantu" yang berlayar tanpa awak selama lebih dari satu tahun hanyut dan terbawa ke pantai selatan Irlandia menyusul sapuan Badai Dennis. (Cathal Noonan/AFP)
Dongkrak Bisnis Pelayaran, Pengusaha Tunggu Terbitnya UU Omnibus Law
Pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, Rabu (12/2/2020). (Merdeka.com/ Ahda Baihaqi)
ILO Sebut Waktu Perumusan Omnibus Law Tepat karena Kondisi Sosial Berubah
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) memberikan keterangan usai penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Beri Perlindungan bagi Selebgram dan Youtuber
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan saat penandatangangan MOU di Jakarta (14/8). Nota kesepahaman ini juga sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Ketua Satgas Omnibus Law Rosan Roeslani: RUU Cipta Kerja untuk Kepentingan Bersama
Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
75 Persen DPR Dukung Omnibus Law
Ilustrasi uang. (via: istimewa)
Tak Beri Bonus 5 Kali Gaji bagi Pekerja, Perusahaan Terancam Sanksi?
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Omnibus Law Koreksi Regulasi yang Tak Efisien
Aktivitas di tambang batu bara di Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putro)
Omnibus Law Bakal Tumpang Tindih dengan RUU Minerba?
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Omnibus Law Kurangi Obesitas Regulasi Pertambangan, Benarkah?
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Omnibus Law: Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Tambang
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pemerintah Bantah Omnibus Law Hilangkan Upah Minimum
Kapal-kapal itu terlihat sangat besar dan telah dilengkapi berbagai teknologi mumpuni dibandingkan kapal nelayan Indonesia. (Liputan6.com/Richo Pramono)
Ada Omnibus Law, Kapal Asing Diizinkan Masuk ke Indonesia?
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Walhi sebut RUU Cipta Kerja Layaknya Sentralisasi VOC Zaman Belanda
Gedung Ombudsman RI (Liputan6.com/Setkab.go.id)
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Akan Panggil Kementerian Terkait
Poster bertuliskan tuntutan terlihat saat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
DPR Dorong Pembahasan RUU Omnibus Law di Baleg
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Salah Ketik RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan Dibenarkan di DPR
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Omnibus Law Disebut Jalan Tengah buat Buruh dan Investor
Elemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ragam Tanggapan soal Draf RUU Omnibus Law yang Salah Ketik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sosialisasi RUU Omnibus Law Dilakukan Usai Pembahasan di DPR  
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU Omnibus Law: Perusahaan Perusak Lingkungan Bakal Didenda hingga Rp 10 M
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)
Buruh Kecewa Tak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Sensus Penduduk Online (SPO)
Ingin Ikut Sensus Penduduk Online, Ini Caranya
Loading