Negara Ini Haramkan Sistem Kontrak Dengan Operator

Liputan6.com, Belanda Bayangkan jika semua kartu SIM yang ada di dunia sepenuhnya bisa terintegrasi dengan perangkat Anda. Jika demikian, Anda tidak perlu untuk mengeluarkan kartu SIM ketika ingin berpindah operator atau bepergian ke luar negeri.

Bila hal itu terjadi berarti perangkat yang mengusung sistem kontrak dengan operator akan berakhir - memungkinkan pelanggan bebas untuk memilih operator yang disukainya dengan mudah tanpa merasa terikat.

Di sebagian negara, carrier-free SIM cards merupakan sesuatu yang ilegal. Namun Belanda baru saja menjadi negara pertama yang memungkinkan hal tersebut. Perubahan Undang-undang Telekomunikasi itu memungkinkan warga Belanda tidak lagi harus terikat dengan operator tertentu.

Mengutip laman Cnet, informasi ini tentunya merupakan kabar baik bagi para produsen smartphone, di mana mereka tidak perlu lagi menjalin kontrak dengan operator tertentu untuk memastikan perangkat mereka memiliki konektivitas.

Yang mengejutkan, salah satu vendor smartphone yang setuju dengan sistem baru ini adalah Apple, yang pada tahun 2010 lalu berusaha untuk memberlakukan carrier-free SIM cards. Namun hal itu bertentangan dengan Undang-undang Telekomunikasi setempat.

Di negara maju lainnya seperti Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat, penjualan smartphone biasanya melalui sistem kontrak yang bersifat mengikat. Pembeli akan terikat kontrak yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli.

Di beberapa negara maju, sistem kontrak lebih banyak digunakan karena biasanya harga bayar dimuka lebih murah. Negara maju juga kerap menggunakan sistem pasca bayar sehingga kontrak antara pelanggan dengan penjual semakin erat.

Di Indonesia, sistem kontrak sepertinya akan menemui banyak kendala. Pasalnya masyarakat Indonesia lebih menyukai sistem prabayar daripada pasca bayar. Mereka menganggap prabayar lebih murah, simpel, dan lebih mudah untuk mengontrol biaya.