Perdana Menteri Australia Nilai Tak ada Bukti untuk Larang TikTok

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott Morrison melihat tak ada bukti bagi mereka untuk melarang operasional Tiktok di sana. Hal ini diungkapkan oleh PM Morrison setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk melarang operasional TikTok di negaranya.

"Kami tentunya terus memantau mereka, tetapi tidak ada bukti bahwa pelarangan TikTok adalah langkah yang dibutuhkan saat ini," kata Morrison dalam sebuah forum yang digelar online, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (5/8/2020).

Morrison mengatakan, bulan lalu pemerintahnya sempat mengecek TikTok, yang saat itu juga tengah jadi sorotan pemerintah AS. Pemerintah AS menganggap TikTok miliki risiko ancaman keamanan nasional karena data pribadi pengguna yang dikelolanya.

"Namuen memang ada banyak hal memalukan di TikTok," ujar Morrison bercanda.

Trump pernah mengatakan, dia sendiri yang akan mengeluarkan perintah pelarangan TikTok di AS pada 15 September mendatang, kecuali jika perusahaan dijual ke perusahaan AS. Sementara itu, Microsoft menyebut, tengah dalam tahap pembicaraan untuk mengakuisisi bisnis TikTok di AS.

"Sejauh ini tidak ada hal yang membuat kami harus melarang TikTok karena kepentingan keamanan tengah dikompromikan atau data penduduk Australia telah dilanggar," kata Morrison.

Namun Morrison mengatakan, para pengguna harus tahu bahwa TikTok merupakan layanan yang terhubung berasal dari Tiongkok sehingga masyarakat harus menilai sendiri apakah masih mau memakainya atau tidak.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan memblokir TikTok pada 15 September 2020, kecuali kalau TikTok dijual ke perusahaan AS.

"Tiktok akan ditutup pada 15 September, kecuali Microsoft atau perusahaan lain membelinya dan mencapai kesepakatan," kata Trump, sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa (4/8/2020).

Diwartakan Business Insider, Trump juga mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia telah menyetujui kemungkinan penjualan TikTok ke Microsoft.

Ia sebelumnya mengancam akan melarang TikTok, yang mana dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di Beijing, China.

Anggota parlemen AS dan anggota administrasi Trump mengatakan aplikasi itu menimbulkan ancaman keamanan nasional karena dimiliki oleh perusahaan China.

TikTok dilaporkan mencari pembeli AS setelah tekanan kian meningkat dari Trump, dan Microsoft mengumumkan pada Minggu (2/8/2020), bahwa mereka tertarik untuk membeli TikTok.

Dalam pernyataannya, Microsoft mengatakan ingin menyelesaikan kesepakatan paling lambat 15 September.

"Selama proses ini, Microsoft berharap untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah AS, termasuk dengan Donald Trump," kata Microsoft dalam pernyataannya.

Trump mengatakan pada Senin (3/8/2020), bahwa ia akan menyetujui kesepakatan penjualan TikTok ke Microsoft, dan dirinya mengharapkan pembayaran ke Departemen Keuangan AS sebagai bagian dari kesepakatan, mungkin merujuk pajak yang dibayarkan pada akuisisi.

(Tin/Why)