MA Brasil Minta Telegram Diblokir, CEO Pavel Durov Sebut karena Tak Baca Email

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) Brasil memerintahkan Apple dan Google untuk memblokir akses ke aplikasi Telegram di negara itu.

Dikutip dari The Verge, pemblokiran ini dilakukan karena aplikasi messaging itu dianggap gagal mencegah pengguna menyebarkan disinformasi.

Selain itu, lewat surat perintah bersegel, agen telekomunikasi Brasil Anatel juga dituntut secara resmi menangguhkan Telegram hingga mematuhi perintah setempat dan membayar serangkaian denda.

Namun, melalui kanal resmi aplikasi Telegram-nya, CEO dan pendiri aplikasi Pavel Durov mengatakan masalah mereka dengan MA Brasil tampaknya terjadi karena miskomunikasi.

"Tampaknya kami memiliki masalah dengan email antara alamat perusahaan telegram.org kami dan Mahkamah Agung Brasil," kata Durov, dikutip Sabtu (19/3/2022).

Menurutnya, akibat miskomunikasi ini, Pengadilan memutuskan untuk melarang Telegram karena tidak responsif. Melalui pesan itu, Durov pun meminta maaf kepada MA Brasil.

"Atas nama tim kami, saya meminta maaf kepada Mahkamah Agung Brasil atas kelalaian kami. Kami pasti bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik," kata Pavel Durov.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Durov menjelaskan, Telegram sebenarnya sudah mematuhi keputusan pengadilan di akhir Februari, dan menanggapinya dengan saran untuk mengirim permintaan penghapusan di kemudian hari ke alamat email khusus.

Namun, kata Durov, tanggapan mereka pasti hilang karena Pengadilan menggunakan alamat email lama yang ditujukan untuk kepentingan umum Telegram, ketika menghubungi perusahaan lebih lanjut.

"Akibatnya, kami melewatkan keputusannya pada awal Maret yang berisi permintaan penghapusan lanjutan," kata pria yang juga mendirikan VK ini.

Durov pun melanjutkan, pihaknya sudah menemukan email tersebut dan telah memprosesnya. Mereka juga sudah mengirimkan laporan lainnya ke pengadilan.

Dalam pesan itu, Durov juga meminta agar MA mempertimbangkan penundaan keputusan selama beberapa hari, "karena puluhan juta orang Brasil mengandalkan Telegram untuk berkomunikasi."

Penundaan ini juga agar mereka bisa memperbaiki situasi dengan menunjuk perwakilan di Brasil, dan mengembangkan kerangka kerja untuk reaksi terhadap masalah mendesak semacam ini di masa depan lebih cepat.

Di Brasil, Telegram terjebak dalam konflik antara MA dan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diselidiki karena diduga membocorkan dokumen polisi dan berkomentar palsu mengaitkan AIDS dengan vaksin Covid-19.

Selain itu, aplikasi ini juga mendapat kritik karena menjadi tempat bagi tokoh-tokoh politik sayap kanan, untuk mengunggah informasi palsu dan ujaran kebencian, demi menghindari aturan dari Facebook dan Twitter.

(Dio/Ysl)