Keamanan Jadi Tantangan Utama untuk Hybrid Working di Asia Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan riset pasar IDC merilis laporan terbarunya yang bertajuk "Security in a Hybrid Work Era".

Menurut laporan itu, keamanan menjadi tantangan utama bagi para pemimpin TIK di organiasi untuk mendukung lingkungan hybrid working di kawan Asia Pasifik.

Secara khusus, akses karyawan ke perangkat, jaringan, dan sumber daya data yang tidak aman dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi organisasi yang menerapkan lingkungan hybrid working.

"Para pemimpin seharusnya tidak berpikir lingkungan hybrid working berarti pengorbanan untuk keamanan," ujar Lily Phan, Direktur Riset, Future of Works di IDC dikutip pada Rabu (6/7/2022).

Lily menilai, strategi keamanan dengan indikator performa kunci yang terukur, ditunjang dengan produk keamanan yang tepat, akan berdampak luar biasa bagi produktivitas dan pertumbuhan bisnis, terlepas dari banyak tantangan keamanan di lingkungan hybrid working.

Data IDC menunjukkan bahwa keamanan telah menjadi investasi TIK terbesar kedua bagi organisasi di kawasan Asia Pasifik. Organisasi mengakui peran penting keamanan dalam lingkungan hybrid working.

Masalah keamanan utama berkisar pada perangkat kerja, seperti informasi sensitif yang diakses pada jaringan dan perangkat yang tidak dikelola (51%), kepatuhan (46%), perangkat kerja yang berkomunikasi melalui jaringan yang tidak aman (43%), dan ketidakmampuan untuk memantau postur keamanan dari perangkat kerja (40%).

Cara organisasi mengukur keamanan TIK menjadi penentu apakah strategi keamanan mereka kuat dan secara aktif meminimalkan ancaman terhadap organisasi.

Organisasi, menurut laporan ini, harus menerapkan langkah-langkah keamanan secara lebih holistik seperti nilai aset yang berisiko, nilai risiko yang dimitigasi, dan skor risiko perusahaan, yang lebih komprehensif dan luas.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

LinkedIn akan mengizinkan karyawan untuk kerja dari rumah (jarak jauh) sepenuhnya atau hybrid working (bekerja di rumah dan di kantor), seiring dengan rencana pembukaan kantornya kembali. 

Chief People Officer LinkedIn, Teuila Hanson mengatakan, kebijakan ini bergeser dari jadwal awal, di mana perusahaan merencanakan karyawan akan bekerja dari kantor 50 persen dari waktu kerjanya, saat pembatasan pandemi Covid-19 dicabut.

Mengutip Reuters, Sabtu (31/7/2021), kebijakan yang diperbarui ini menawarkan fleksibilitas bagi karyawan untuk bekerja dari jarak jauh sepenuhnya atau bekerja di kantor paruh waktu.

Opsi ini berlaku untuk karyawan LinkedIn global yang kini jumlahnya lebih dari 16.000 orang.

"Kami memperkirakan kemungkinan kami akan melihat lebih banyak karyawan yang bekerja dari jarak jauh dibandingkan sebelum pandemi. Namun, beberapa pekerjaan harus dilakukan di kantor," kata Hanson kepada Reuters.

Hanson mengatakan, saat ini LinkedIn tak mewajibkan karyawan yang sudah divaksinasi untuk kembali kerja di kantor.

Directore of Corporate Communications LinkedIn, Greg Snapper mengatakan, karyawan yang berpindah lokasi juga akan mendapatkan penyesuaian upah  berdasarkan negara lokal tempatnya bekerja.

Sebelunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mengkaji pola work from home (WFH) secara permanen bagi ASN khususnya pejabat fungsional atau eselon IV. Ia menilai beberapa pekerjaan ASN nantinya bisa dilakukan dari rumah melalui sebuah sistem teknologi digital.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kajian ini tengah diurusi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar.

"Tugas BKD Jabar sekarang mulai memetakan mana ASN yang harus work from home dan yang harus tetap kerja ke kantor. Sedang dikaji apakah pasca pandemi terjadi adaptasi kebiasaan baru apakah kerja-kerja yang bisa WFH 100 persen nanti akan dikaji," katanya, Senin (9/5/2022).

Lebih jauh Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan, kondisi pandemi memberikan banyak pengalaman baru yang tidak kalah efektif, seperti pola kerja WFH yang selama ini diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar. Sehingga, aturan tersebut, menurutnya, bisa dipermanenkan untuk masa depan.

"Nanti kita akan jadikan sebuah pola baru. Contohnya, tidak usah bertemu kalau di zoom sudah beres, 27 kab/kota bisa via zoom dan beres, nanti akan dikasih contoh apabila via zoom bisa dipermanenkan," tuturnya. 

Menurut Emil, ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat harus terus berinovasi agar dapat menghadirkan pelayanan maksimal. "Jadi harus terus berpikir dan melahirkan inovasi, juga harus terus bergerak mengajak semua stakeholders kolaborasi," dia menegaskan. 

Selain itu, Emil meminta ASN yang berada di lingkungan Pemprov Jabar untuk mencetuskan sebuah program dan gagasan yang dapat membawa kegembiraan bagi warga. Ia menilai ASN di Jabar selalu terdepan dalam hal reformasi dan adaptasi. 

"Bayarannya menjadi ASN adalah melahirkan kebahagiaan bagi warganya. Bahwa urusan SDM pun Jabar harus juara dan terdepan dalam reformasi dan adaptasi," dia menandaskan.