OPINI: Membaca Akselerasi Sektor Kelautan dan Perikanan, dari Investasi hingga Pengawasan Berbasis Satelit

Liputan6.com, Jakarta - Ketika tagar #KKPAccelerate digaungkan untuk menggantikan #KKPRebound di awal 2022, tentu publik sangat menantikan hasil-hasil akselerasi dan dampaknya bagi sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merilis capaian kinerja 2022 dan outlook 2023, belum lama ini. Sejumlah capaian impresif berhasil dicatatkan sepanjang 2022 yang tergambar dalam beberapa indikator-indikator pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Hampir semua subsektor kelautan dan perikanan mencatatkan pertumbuhan positif selama 2022. Angka-angka tersebut tentu tidak datang dari langit, namun hasil kerja keras transformasi tata kelola perikanan yang telah dan terus dilakukan oleh KKP dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui artikel opini ini penulis memotret refleksi akselerasi yang telah dilakukan oleh KKP sepanjang 2022.

Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan 6,38% dan lebih tinggi dari PDB Nasional yang berada pada angka 5,72% dan PDB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berada di angka 1,65%.

Ini tentu merupakan sinyalemen yang positif pertumbuhan ekonomi dan produkstivitas sektor kelautan dan perikanan. Demikian pula dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp 1,79 triliun.

Peningkatan PNBP sebenarnya sudah terasa sejak Triwulan II-2022, saat itu untuk pertama kalinya capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP dari subsektor perikanan tangkap memecahkan rekor sebagai yang tertinggi diantara komoditas-non minerba lainnya.

Angka pertumbuhannya pun fantastis, mencapai 111,8% atau setara dengan Rp 731,18 miliar. Sebenarnya bukan hanya perikanan tangkap, PNBP di sebsektor pengelolaan ruang laut juga memberikan kontribusi mencapai Rp 335,94 miliar, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp 50 miliar.

Peningkatan PNBP ini merupakan angin segar dari transformasi tata kelola yang telah dilakukan baik melalui penerapan PNBP pasca produksi di subsektor perikanan tangkap, penataan di subsektor pengelolaan ruang laut maupun optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi produksi perikanan, sampai dengan Triwulan III-2022, KKP mencatatkan produksi senilai 18,45 juta ton. Nilai produksi tersebut berasal dari 6,54 juta ton perikanan tangkap di laut, 5,57 juta ton perikanan budidaya, 0,43 juta ton perikanan tangkap di perairan umum dan 6,9 juta ton rumput laut.

Sedangkan untuk ekspor perikanan periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai USD 5,71 Miliar, yang artinya naik 10,66% dibandingkan periode yang sama pada Januari-November 2021.

Nilai ini diperkirakan masih akan bertambah sampai dengan akhir tahun 2022. Sementara itu, nilai impor pada periode 2022 berkisar di angka USD 0,64 Miliar atau sekitar 11,15% terhadap nilai ekspor.

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan. Ini tentu merupakan sinyalemen positif bagi upaya mewujudkan kedaulatan pangan di sektor kelautan dan perikanan.

Upaya mendorong iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan juga patut membuat kita sumringah. Sampai dengan Triwulan III-2022, realisasi investasi telah mencapai Rp 6,39 Triliun atau meningkat 45,62% apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Triwulan III-2022 sebesar Rp 4,39 triliun. Sebaran investasi juga hampir merata pada beberapa subsektor unggulan.

Realisasi investasi di subsektor perikanan budidaya mencapai Rp 2,12 Triliun (33%), Pengolahan sebesar Rp 2,04 Triliun (32%), Pemasaran sebanyak Rp 1,40 Triliun (22%), Penangkapan mencapai Rp 618,29 Miliar (10%), dan Jasa Perikanan sejumlah Rp 210,75 Miliar (3%).

Investasi tentu bukan satu-satunya instrumen pengungkit dalam upaya akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Instrumen lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pinjaman Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) juga digelontorkan sebagai upaya mendorong penguatan unit usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi KUR periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai Rp. 9,02 Triliun dengan total debitur mencapai 201.546 debitur. Sedangkan, realisasi pinjaman dana bergulir periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai Rp. 128 Milyar dengan jumlah pemanfaat 1.853 orang.

Upaya akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga dilakukan melalui pengawalan terhadap tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2022, aparat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-KKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 3.210 kapal dengan rincian 3.184 kapal ikan berbendera Indonesia dan 26 kapal ikan berbendera asing.

Dari kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 97 kapal ditangkap dan dilakukan proses hukum terdiri dari 79 kapal berbendera Indonesia, dan 18 kapal ikan asing yaitu 9 kapal berbendera Malaysia, 2 kapal berbendera Filipina, dan 7 kapal berbendera Vietnam.

Masih cukup tingginya kapal ikan Indonesia yang ditangkap menunjukkan bahwa di tengah upaya menjaga kedaulatan pengelolaan dari ancaman kapal ikan asing, KKP juga tetap fokus untuk melakukan langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap kapal ikan Indonesia sebagai upaya mencegah hilangnya potensi PNBP di subsektor perikanan tangkap.

Dalam upaya penguatan pengawasan ini sendiri, KKP juga telah melakukan akselerasi teknologi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditandai dengan peluncuran Command Center pada Oktober 2022 lalu.

Melalui intelligence maritime platform yang dioperasikan di Command Center, KKP meyakini bahwa seluruh pelosok laut nusantara dalam kondisi terpantau.

Pengawasan berbasis satelit Ini tentu akan memperkuat sarana pengawasan lainya seperti pesawat pemantau maupun kapal pengawas perikanan yang terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan teknologi pengawasan yang memadai ini jugalah yang mempertebal keyakinan bahwa program-program prioritas seperti penangkapan ikan terukur akan dapat dikawal dengan baik.

Command Center juga diharapkan menjadi transformasi teknologi pengawasan yang mampu mengintegrasikan pengawasan dari hulu sampai dengan hilir, dari sebelum ikan ditangkap sampai dengan jalur distribusinya.

Akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan tampaknya sangat menyadari bahwa akselerasi ekonomi tidak boleh meninggalkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dan keseimbangan sosial.

Dalam berbagai kesempatan, KKP juga terus mempertegas posisinya bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Keadilan tata kelola juga terus berupaya diwujudkan dengan memberikan keseimbangan kebijakan antar pemangku kepentingan terkait.

Sebagai salah satu manifestasi keseimbangan tersebut, KKP kemudian mengembangkan 5 program prioritas berbasis ekonomi biru yaitu (1) perluasan wilayah konservasi perairan dan peningkatan efektifitas pengelolaannya, (2) Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan, (3) Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar, (4) Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut, (5) Pengelolaan sampah laut untuk pencapaian sasaran pengurangan sampah laut 70% tahun 2025.

Tahun 2022 sudah berada di penghujung hari bahkan tinggal menunggu jam. Tentu saja akselesasi yang sudah dilakukan bukanlah tujuan akhir bahkan mungkin baru awal babak.

KKP sendiri juga telah mencanangkan 2023 sebagai #KKPThrive, sebuah isyarat untuk periode perkembangan yang lebih pesat. Setelah melewati #KKPRebound dan #KKPAccelerate, tentunya diharapkan sektor kelautan dan perikanan bisa berbicara dan berkontribusi lebih banyak bagi kemajuan perekonomian nasional.

** Penulis adalah Didik AS, Praktisi Sektor Kelautan dan Perikanan