Presiden Jokowi Dorong Yayasan Kitong Bisa Kembangkan Aplikasi Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa (YKB), Jouhannes Faidiban, mempresentasikan aplikasi pembangunan berkelanjutan di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Aplikasi ini merupakan platform inovatif yang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan yang dibesut YKB.

Momen presentasi aplikasi pembangunan berkelanjutan berlangsung di sela-sela peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Provinsi Papua, belum lama ini.

Selain Jokowi, aplikasi juga diperkenalkan di hadapan Menhan Prabowo Subianto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi dan Pendidikan, Billy Mambrasar.

"Selain mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi dan Kementerian Bappenas saat ini dalam proses finalisasi agar aplikasi bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia," kata Annes, sapaan akrab Jouhannes Faidiban, melalui keterangan pers, Jumat (24/3/2023).

Dalam paparannya, Annes mengungkapkan, sistem digitalisasi penampungan dan penyaluran aspirasi dalam aplikasi tersebut akan membuat rencana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Penggunaan anggaran dapat menjadi lebih efektif dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan karena dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat lewat sebuah sistem aplikasi.

"Digitalisasi atas penampungan aspirasi, perencanaan, dan pembangunan desa berupaya mengatasi kesenjangan komunikasi dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan antara masyarakat hingga level desa dengan pemerintah pusat," papar Annes.

Digitalisasi tersebut dipadukan pelatihan para local champions, yakni anak muda se-Indonesia yang memiliki kemampuan berpartisipasi dalam menyusun perencanaan dan inovasi pembangunaan dengan masyarakat di level desa.

Mereka juga bisa mendampingi penganggaran hingga pencairan anggaran, serta merumuskan inovasi-inovasi pembangunan dalam program kerja untuk menyerap anggaran tersebut.

Annes mencontohkan di sektor pendidikan, ketiadaan sekolah dan infrastruktur pendukungnya membuat jumlah guru sedikit di suatu wilayah berimbas anak-anak memiliki akses pendidikan yang berakibat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masyarakat kemudian membutuhkan sebuah sistem digital yang memfasilitasi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, dan Bappenas guna menyampaikan aspirasi lalu akan ditindaklanjuti.

"Maka, informasi tersebut kemudian dimasukkan ke aplikasi digital dengan bimbingan local champion dalam menyampaikan aspirasi penambahan bangunan sekolah, termasuk melakukan detail perencaanaan penganggaran dan eksekusi pembangunannya," sambung Annes.

Ia menambahkan local champion akan menyampaikan aspirasi setelah melakukan pembahasan bersama tokoh masyarakat, termasuk menetapkan lokasinya dan menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan.

Saat ini, Kitong Bisa telah menggandeng pemerintah daerah serta beberapa NGO lokal dan internasional dalam menerapkan program local champion tersebut.

Kitong Bisa menargetkan melatih lebih dari 100.000 local champion untuk menjadi penggerak pembangunan kampung lewat digitalisasi perencanaan dan pembangunan desa ini.

“Digitalisasi berbasis local champion ini bukan menggantikan sistem informasi desa, atau pun mekanisme Musrembangdes, Musrembangda, dan KRISNA yang ada, tetapi akan saling melengkapi dan menguatkan. Digitalisasi memberikan kemampuan masyarakat berkomunikasi dua arah secara real time,” ucap Annes.

Sejumlah fitur di aplikasi pembangunan berkelanjutan antara lain registrasi, aspirasi, chatbot, hingga data sebaran local champion. Menariknya, aplikasi ini juga bisa digunakan secara offline.

Annes mengatakan, pihaknya memproyeksikan aplikasi bisa hadir di semua desa se-Indonesia. Terlebih saat ini, aplikasi pembangunan berkelanjutan sudah resmi bekerjasama dengan Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa.