Meta Singkirkan Pemeriksa Fakta Independen di Facebook dan Instagram, Para Aktivis Kecam Mark Zuckerberg!

Liputan6.com, Jakarta - Meta mengambil langkah kontroversial dengan menghentikan penggunaan pemeriksa fakta independen di Facebook dan Instagram.

Sebagai gantinya, perusahaan menerapkan sistem "catatan komunitas" ala X (sebelumnya Twitter), di mana keakuratan sebuah unggahan dikomentari oleh pengguna.

Dalam video yang dipublikasikan bersamaan dengan unggahan blog Meta pada Selasa (waktu setempat), CEO Meta Mark Zuckerberg, menyatakan bahwa moderator pihak ketiga 'terlalu bias secara politik' dan sudah saatnya kembali ke kebebasan berekspresi.

Joel Kaplan, yang menggantikan Nick Clegg sebagai Head of Global Affairs Meta, menulis bahwa ketergantungan perusahaan pada moderator independen 'berniat baik', tetapi terlalu sering berujung pada penyensoran pengguna.

Keputusan ini menuai kecaman dari para aktivis anti ujaran kebencian. Mereka menduga perubahan ini didorong oleh keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

"Pengumuman Mark Zuckerberg adalah upaya terang-terangan untuk mendekati pemerintahan yang akan datang, dengan implikasi yang berbahaya," kata Ava Lee dari Global Witness, sebuah kelompok kampanye yang bertujuan mengawasi perusahaan teknologi besar, dikutip dari BBC, Rabu (8/1/2024).

"Klaim menghindari 'penyensoran' adalah langkah politik untuk lepas dari tanggung jawab atas ujaran kebencian dan disinformasi yang didorong dan difasilitasi oleh platform," ia menambahkan.

Program pemeriksaan fakta Meta saat ini, yang diperkenalkan pada 2016, merujuk unggahan yang tampaknya palsu atau menyesatkan ke organisasi independen untuk menilai kredibilitasnya.

Unggahan yang ditandai tidak akurat akan diberi label yang menawarkan informasi lebih lanjut kepada audience. Sistem tersebut akan digantikan, pertama di AS, oleh catatan komunitas. Meta mengatakan belum memiliki rencana untuk melakukan perubahan ini di Uni Eropa.

Sistem baru ini--yang menurut raksasa teknologi tersebut telah berhasil di X--melibatkan orang-orang dengan sudut pandang berbeda, menyepakati catatan yang menambahkan konteks atau klarifikasi pada unggahan kontroversial.

Molly Rose Foundation di Inggris menggambarkan pengumuman itu sebagai 'kekhawatiran besar bagi keselamatan dunia online'.

"Kami segera mengklarifikasi ruang lingkup langkah-langkah ini, termasuk apakah ini akan berlaku untuk konten bunuh diri, melukai diri sendiri, dan depresi," kata Kepala Molly Rose Foundation, Ian Russell.

"Langkah-langkah ini berpotensi memiliki konsekuensi mengerikan bagi banyak anak-anak dan orang dewasa muda," tuturnya.

Unggahan blog Meta menyebut bahwa hal itu juga akan membatalkan perluasan misi aturan dan kebijakan, menyoroti penghapusan pembatasan pada subjek termasuk imigrasi, gender, dan identitas gender. 

Perubahan ini terjadi ketika perusahaan teknologi dan para eksekutifnya bersiap untuk pelantikan Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari 2025.

Trump sebelumnya vokal mengkritik Meta dan pendekatannya terhadap moderasi konten, menyebut Facebook "musuh rakyat" pada Maret 2024.

Tetapi hubungan antara keduanya kemudian membaik. Zuckerberg makan malam di perkebunan Trump di Mar-a-Lago pada November. Meta juga menyumbang USD 1 juta untuk dana pelantikan presiden.

"Pemilihan baru-baru ini juga terasa seperti titik balik yang memprioritaskan kebebasan berbicara," kata Zuckerberg dalam sebuah video.

Penggantian Nick Clegg oleh Joel Kaplan sebagai Head of Global Affairs Meta juga diartikan sebagai sinyal perubahan pendekatan perusahaan terhadap moderasi dan perubahan prioritas politiknya.

Kate Klonick, profesor hukum di St John's University Law School, mengatakan perubahan tersebut mencerminkan tren yang tampaknya tak terhindarkan selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak pengambilalihan X oleh Elon Musk.

"Tata kelola pribadi ujaran di platform ini semakin menjadi poin politik," katanya kepada BBC News.

"Ketika perusahaan sebelumnya menghadapi tekanan untuk membangun kepercayaan dan mekanisme keamanan dalam menangani isu-isu seperti pelecehan, ujaran kebencian, dan disinformasi, perubahan radikal ke arah yang berlawanan kini tengah berlangsung," Klonick memungkaskan.