Harga BBM Bersubsidi Naik Tergantung Keberanian Pemimpin Baru

Liputan6.com, Jakarta - Tantangan Bank Dunia untuk presiden pada periode berikutnya agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp 8.500 per liter dinilai bisa saja terjadi. Namun kenaikan tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus.

"Kalau kenaikan sampai Rp 8.500 per liter itu bisa saja, tapi bertahap, tidak 100% dihentikan subsidinya," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Kamis (20/3/2014).

Dia menilai, kenaikan harga ini bisa dilakukan sepanjang masa jabatan presiden pengganti SBY nanti berlangsung.

"Mungkin 5 tahun baru selesai, itu tergantung keberanian dan hitung-hitungan presidennya nanti," lanjutnya.

Mengenai aksi protes masyarakat yang biasanya muncul ketika harga BBM akan dinaikan menurut Sofjan merupakan hal yang wajar. Namun masyarakat bisa disosialisasikan pengalokasian subsidi BBM tersebut ke bidang lain yang lebih bermanfaat.

"Masyarakat bisa dikasih tahu bahwa subsidi BBM bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur dan lain-lain, pasti masyarakat bisa terima," ujar Sofjan.

Sofjan mengatakan, memang subsidi BBM ini secara perlahan perlu dikurangi karena selama ini kebanyakan yang menikmati subsidi tersebut malah orang-orang kaya yang memiliki mobil. Namun tetap dia meminta agar isu subsidi ini tidak dikaitkan ke ranah politik sebagai pencitraan.

"Karena selama ini kan sebagian besar subsidi BBM itu jatuhnya ke orang-orang yang punya mobil, jadi saya percaya bisa (dinaikan),tapi jangan karena alasan politik," tandasnya.

Sebelumnya, Ekonom Bank Dunia di Jakarta Jim Brumby menyatakan bahwa presiden Indonesia mendatang akan menghadapi persoalan tingginya anggaran subsidi yang akan menekan keuangan negara, sehingga perlu untuk melakukan upaya untuk mengurangi besaran subsidi tersebut.