CT: Subsidi Barang Perlu Dihapus

Menko Perekonomian, Chairul Tanjung mengungkapkan perlu ada signal identification number agar pemberian subsidi tepat sasaran.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 27 Mei 2014, 09:08 WIB
Diterbitkan 27 Mei 2014, 09:08 WIB
Chairul Tanjung
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung beranjak keluar dari mobilnya setibanya di Istana Negara untuk menghadap Presiden Yudhoyono di Jakarta, Jumat (16/5). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengungkapkan, apapun kebijakan pemberian subsidi kepada barang cenderung tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Ia mencontohkan, seperti halnya pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Menurut Chairul, pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi justru banyak dinikmati oleh orang kaya yang memiliki mobil.

"Kan subsidi diberikan kepada orang miskin. Misal BBM mayoritas yang menerima orang kaya yang punya mobil, lebih dari 50% digunakan untuk pemakai mobil," kata dia seperti ditulis di Jakarta, Selasa (27/5/2014).

Tak hanya di sektor energi, di sektor pertanian seperti pupuk menurut Chairul, juga tidak tepat sasaran. Meski demikian, ia mengaku subsidi pupuk tidak separah dengan subsidi BBM.

Ia menjelaskan, untuk subsidi barang idealnya mesti dihapuskan. Namun demikian, kata dia subsidi mesti lebih terarah ditujukan kepada subjek atau orang yang benar-benar berhak menerima subsidi.

Oleh karena itu, ia mengatakan perlu adanya  signal identification number. Dengan begitu, lanjutnya kehidupan orang kurang mampu bakal lebih terlindungi.

"Semua subsidi kepada barang dihapus. Kita mesti punya  signal identification number, siapa yang miskin dialah yang kita kasih.  Yang ideal kan tidak ada subsidi dalam bentuk barang. Harga-harga kan pada naik. Orang miskin dan hampir miskin dilindungi. Lindunginya dengan dengan memberikan dana agar tetap menjadi tidak lebih sulit," tukasnya. (Amd/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya