SBY Pesan Gubernur BI Beri Penjelasan Soal Tuduhan Wikileaks

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Deputi Senior BI memberikan penjelasan secara lengkap dan teknis untuk mengklarifikasi soal tuduhan wikileaks. Hal itu terkait adanya dugaan korupsi proyek pencetakan uang yang melibatkan bank sentral Australia/ Reserve Bank of Australia dan Note Printing Australia.

"Saya berpesan kepada deputi senior BI, Gubernur BI bisa memberikan penjelasan lebih lengkap rinci dan teknis. Saya ingin transparansi, menegakkan kebenaran. Karena dengan kebenaran dapat keadilan. Orang yang tidak tahu menahu mendapatkan kecemaran nama baik, keadilan menjadi tidak tegak," ujar SBY, seperti dikutip Kamis (31/7/2014).

Dalam dokumen Wikileaks dirilis adanya perintah sensor Australia mengenai karus korupsi multi-million dolar yang menyeret nama sejumlah pejabat di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Adanya perintah itu dengan alasan untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia.

Kasus itu menyebutkan dugaan yang dilakukan subsidiary Reserve Bank of Australia dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak pencetakan mata uang kertas polimer kepada pemerintah Australia, Indonesia, Vietnam dan negara-negara lain.

SBY mengakui memang Indonesia pernah mencetak uang pada 1999. Jumlah uang yang dicetak mencapai 550 juta lembar dengan pecahan Rp 100 ribu. Ia menegaskan, keputusan kebijakan pengawasan kewenangan untuk cetak uang di Australia pada 1999 di tangan Bank Indonesia, dan bukan pemerintah.

"Hal ini jadi kewenangan tugas BI atas dasar sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku bagi BI," kata SBY.

Menurut SBY, ketika kasus proyek pencetakan uang itu terjadi, dirinya dan Megawati Soekarno Putri belum menjadi Presiden. Ia menekankan, proses pencetakan uang merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).

"Siapapun presiden pada 1999, saat uang dicetak di Australia tidak terlibat dalam arti ambil keputusan menetapkan kebijakan atau mengeluarkan perintah presiden dengan demikian, fakta dan hal penting berita yang dikeluarkan wikileaks menyakitkan," kata SBY.

Oleh karena itu, SBY pun meminta pemerintah dan otoritas Australia menegakkan hukum terkait hal tersebut. Ia mengatakan, bila memang ada pejabat Indonesia terlibat maka dapat dibuka dan diusut terkait pencetakan uang itu. "Kalau dianggap melanggar hukum apa kasus dan pelanggarannya. Kalau ada kerja sama dengan KPK maka bekerja sama dengan KPK Indonesia," kata SBY.

Ia mengimbau agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang dapat menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara di Asia. Selain itu, ia meminta pemerintah Australia untuk segera mengeluarkan pernyataan yang terang sehingga nama baiknya dan Megawati Soekarno Putri tidak tercemar. (Ahm/)