Menteri Tak Maksimal Kerja, Perombakan Kabinet Bakal Terjadi?

Chairman PDBI, Christian Wibisono menuturkan, sejumlah negara yang memiliki banyak menteri di kabinet mempengaruhi pendapatan per kapita.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 13 Nov 2014, 14:48 WIB
Diterbitkan 13 Nov 2014, 14:48 WIB
Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpose bersama para Menteri didampingi pasangannya masing-masing, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 34 menteri untuk membantu dalam lima tahun mendatang. Meski begitu, Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto menilai, jumlah menteri itu masih terlalu besar jika pemerintahan baru benar-benar ingin melakukan efisiensi pembangunan.

"Dari data yang saya kumpulkan itu rata-rata negara yang mengisi jabatan di kabinetnya semakin banyak, itu semakin kacau pendapatan per kapitanya, tidak maksimal," katanya di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Dirinya mengaku pernah tergabung dengan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK dan di dalamnya dirinya mengusulkan untuk lebih baik jumlah menteri itu hanya 17 menteri.

Indonesia saat ini memiliki pendapatan per kapita sebesar US$ 4.700. Jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki US$ 13 ribu dan Singapura US$ 51 ribu.

Ia mengaku masih terus memantau kinerja menteri di Kabinet Kerja untuk dapat mewujudkan target meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi di kisaran US$ 8.000 dalam lima tahun mendatang.

"Sekarang kita lihat dulu bagaimana produktivitas birokrasi kita yang baru ini. Kalau memang tidak perform harus pecat, dan saya perkirakan sekitar empat bulanan lagi akan ada reshuffle kabinet," pungkas Christianto. (Yas/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya