Harga BBM Subsidi Naik, Distribusi Barang Harus Lancar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini. Diharapkan dana pengalihan subsidi disalurkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi juga dapat mendongkrak inflasi lebih dari 7 persen hingga akhir 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Oktober 2014 mencapai 0,47 persen, atau lebih tinggi dari bulan September 0,27 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,42.

Adapun laju inflasi year on year atau untuk periode September 2013 hingga September 2014 tercatat 4,83 persen. Sedangkan laju inflasi secara tahun kalender (year to date) tercatat 4,19 persen.

Sejumlah ekonom pun mengingatkan agar pemerintah juga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Ekonom Standard Chartered, Eric Alexander menuturkan, dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi berlangsung selama tiga bulan.

Bila harga BBM bersubsidi dinaikkan akhir November, dan atau awal Desember, Eric mengatakan, pemerintah diharapkan dapat menjaga distribusi barang sehingga tidak terlalu mempengaruhi harga. Apalagi di kuartal pertama awal tahun biasanya musim hujan tinggi sehingga mempengaruhi pasokan barang.

"Pemerintah mesti menjaga kelancaran distribusi barang sehingga inflasi tidak terlalu tinggi," ujar Eric, saat dihubungi Liputan6.com, yang ditulis Minggu (16/11/2014).

Eric menambahkan, Bank Indonesia (BI) juga akan menaikkan suku bunga acuan/BI Rate sekitar 25 basis poin menjadi 7,75 persen pada akhir 2014 untuk hadapi  penaikan harga BBM bersubsidi.

Sedangkan Ekonom PT Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih mengatakan, pemerintah harus menyiapkan jaringan pengaman sosial untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memberikan tekanan terhadap masyarkat kecil terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Selain itu, Lana juga mengingatkan agar pemerintah dapat menjaga harga bahan pokok terutama spekulasi yang disebabkan oleh para mafia. "Para menteri juga hati-hati buat pernyataan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan," tambah Lana.

Terkait rencana harga BBM bersubsidi naik di tengah harga minyak dunia di kisaran US$ 80, Lana mengatakan, harga BBM bersubsidi bisa naik sekitar Rp 1.800-Rp 2.000 dengan catatan kurs rupiah Rp 11.900.

Keinginan Sekelompok orang

Di sisi lain, rencana pemerintah menaikan harga BBM, ditengarai hanya untuk memenuhi keinginan sekelompok tertentu.

"Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa penaikan BBM itu dasarnya adalah keinginan rezim internal untuk melakukan imbalisasi sektor migas," kata menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng.

Hal ini menunjukan pemerintah tak berdaya menghadapi kelompok tersebut, yang ingin menguasai BUMN terutama Pertamina yang menjadi sumber uang terbesar di negara ini.

Disebut Salamuddin, Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 Triliun pertahun. "Sebelumnya, ada gelagat keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air," sebut Salamuddin.

Keinginan tersebut mulai terbukti ketika dia menjabat sebagai Menteri BUMN. Dengan posisi saat ini otomatis seluruh jabatan pimpinan atau Dirut BUMN berada di bawah genggamannya.

Ini juga terlihat saat proses pemilihan Dirut Pertamina. Melalui PT Daya Dimensi Indonesia digelar assesment terhadap calon Dirut Pertamina yang dilakukan tertutup.

Sejumlah nama masuk didalamnya seperti Ahmad Faisal (mantan Dirut Niaga Pertamina era Ari Soemarno), Widhyawan (mantan Deputi SKK Migas-Stafsus Menteri ESDM Sudirman Said), dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin Mantan Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom.(Ahm/)