BBM Naik, Menaker Minta Perusahaan Beri Insentif Tambahan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan, perusahaan harus memberi insentif tambahan kepada para buruh atau pekerjanya terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, Hanif mengimbau agar perusahaan-perusahaan tidak pelit dalam memberi insentif tambahan kepada para pekerjanya.

"Kami mengimbau dunia usaha untuk memberikan insentif tambahan terkait uang transport dan uang makan," kata Hanif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut Hanif, hak-hak buruh seperti pembayaran upah harus dipenuhi dan tak boleh ditunda. Di satu sisi, buruh juga harus meningkatkan produktifitas kerjanya.

"Mari kita dudukan sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Buruh harus dibayar upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, buruh sendiri harus meningkatkan produktifitas kerjanya. Tidak bisa misalnya kerjanya itu asal-asalan," ucap Hanif.

Tak cuma itu, Hanif juga mengimbau agar serikat pekerja dan para pengusahan mau mengefektifkan Forum Bipartite, sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.

Forum bipartite itu sendiri beranggotakan para pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartite.

Menurut Hanif, dengan mengefektifkan forum bipartite itu maka dialog antara pengusaha dan serikat pekerja bisa berjalan dengan lebih baik. Apalagi, selama ini Hanif melihat forum dimaksud kurang diefektifkan.

"Selama ini Forum Bipartit saya lihat orang itu hadir duduk di situ langsung main bargaining satu sama lain. Mari kita dudukan semuanya itu sesuai hak dan kewajiban masing-masing," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lebih lanjut, Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya punya keinginan untuk mengajak seluruh stakeholder ketenagakerjaan di Indonesia untuk tidak hanya berkonsentrasi pada upah buruh semata. Namun juga harus membuka mata lebar-lebar terhadap hal-hal lain terkait para buruh.

"Itu treatment yang ingin saya dorong dari semua pihak dari dunia usaha, serikat pekerja, pemerintah pusat, daerah, untuk sama-sama memikirkan itu. Misalnya perumahan, saya sudah identifikasi di DKI Jakarta, Rusunawa dan Rusunami cukup banyak di sekitar kawasan industri. Nah ini kalau kita dorong ke sana bisa baik," kata Hanif. (Oscar Ferri/Gdn)