Presiden Jokowi & Menteri PPN Gelar Teleconference di Musrenbang

Liputan6.com, Palu - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hari ini memulai penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional 2014 di lokasi pertama, kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Event tahunan tersebut digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019.

Tujuannya untuk memperoleh masukan atas Rancangan RPJMN lima tahun mendatang di empat lokasi lain, yakni Ambon, Tarakan, Mataram dan Belitung.

Dari agenda Bappenas yang diterima Liputan6.com, Palu, Sabtu (6/12/2014), Musrenbang Regional di Ibukota Sulteng itu rencananya akan menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sambungan video teleconference dengan  Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Sayangnya, acara yang digelar sejak pukul 08.30 WIB ini batal dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Kedua menteri tersebut rencananya akan melakukan dialog dengan peserta Musrenbang.

"Bu Susi dan Pak Basuki batal hadir, karena punya kesibukan masing-masing, bukan ikut kunjungan kerja Presiden. Tapi nanti akan diwakili Sekretaris Jenderalnya," kata salah satu Humas Bappenas, Joko Suroto.

Dialog lainnya dengan materi rancangan awal agenda prioritas nasional yang disampaikan beberapa Deputi Kementerian PPN/Bappenas. Antara lain Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Imron Bulkin dengan pemaparan arah pengembangan wilayah Sulawesi.

Lalu disusul tema kedua mengenai prioritas kedaulatan pangan dan kemaritiman oleh Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas Endah Murniningtyas, tema Prioritas Pariwisata dan Industri oleh Deputi Bidang Ekonomi Prasetijono Widjojo serta Deputi Sarana Prasarana Dedy S Priatna dengan pemaparan soal prioritas kedaulatan energi dan konektivitas. Sementara kesimpulan dan penutup akan disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. (Fik/Nrm)