Menperin Diminta Hidupkan Kembali Industri Perikanan Papua

Liputan6.com, Jakarta - Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun masyarakat Papua relatif masih belum bisa menikmati kekayaan alam yang mereka miliki sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat Papua meminta kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk bisa mendukung industri di Papua agar kekayaan alam tersebut bisa memberikan mafaat kepada masyarakat.

Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Papua, Yan P Mandenas mengatakan, permohonan agar pemerintah pusat mau mendukung mengembangkan industri di Papua telah disampaikan kepada Saleh Husin secara langsung. Salah satu yang diharapkan didukung pemerintah pusat adalah industri perikanan di Biak, Papua.

"Pertama, kami minta Pak Saleh Husin membantu mengaktifkan kembali industri pengalengan ikan di Biak Numfor yang telah 15 tahun tidak aktif," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Hal ini penting karena demi memanfaatkan potensi alam dan tenaga kerja para nelayan terampil. Menurutnya, perairan Biak yang menghadap langsung Samudra Pasifik kaya dengan potensi ikan tuna.

Yan mengungkapkan, industri pengalengan ikan yang telah tutup itu sebelumnya dioperasikan oleh PT Biak Mina Jaya. Masyarakat berharap, pemerintah pusat dapat menarik investor baru untuk mengaktifkan perusahaan tersebut.

“Selain itu, kami berharap Pemerintah mengembangkan industri pengolahan ikan. Sehingga, para nelayan tidak hanya menghasilkan ikan segar tapi dapat diolah sehingga bernilai tambah," lanjutnya.

Untuk itu, diperlukan bantuan peralatan dan infrastruktur listrik. Aliran listrik diperlukan untuk mesin pendingin sehingga ikan tangkapan dapat bertahan lebih lama.

Sementara itu soal pertanian, masyarakat Papua juga berharap pemerintah pusat mau berpartisipasi dalam mendorong pengembangan ubi jalar yang dapat diproduksi menjadi tepung.

Yan melanjutkan, saat ini di Papua ada lahan tanam yang sebenarnya sudah dibebaskan namun belum juga digarap karena tidak adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah.

"Lahannya seluas 5 hektare hingga 7 hektare telah dibebaskan dengan dana Rp 5 miliar tapi sampai sekarang belum ditanami. Kami minta Kemenperin merealisasikan penanaman dan industri olahannya," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD lainnya, Wilhemus Pigai, mengungkapkan adanya 47 kapal eks asing yang telah dimiliki warga namun tidak dapat beroperasi.

"Saat ini status surat kapal dan syarat administrasi sedang diproses. Kami minta ini dipercepat karena menyangkut anak buah kapal yang sebagian warga Papua menjadi menganggur," ungkapnya.

Para anggota DPRD Papua ini juga mendesak PT Freeport Indonesia mendidik dan melatih lebih banyak lagi SDM lokal Papua sehingga nantinya dilibatkan dalam proses produksi smelter milik perusahaan tambang tersebut.

"Selama ini, kontribusi pendidikan dan pelatihan Freeport bagi warga lokal agar punya skill masih kurang," jelasnya.

Menanggapi permintaan dari masyarakat Papua tersebut, Saleh Husin menyatakan bahwa dirinya mengapresiasi permintaan para anggota DPRD Papua tersebut. Selanjutnya, pihak Kemenperian Perindustrian akan berkoordinasi secara internal maupun dengan kementerian lainnya agar pengembangan Papua segera berjalan.

"Potensi Papua yang berada di kawasan timur memang belum banyak tergarap. Industri yang melibatkan warga lokal seperti perikanan dan pertanian menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan," tandas Saleh. (Dny/Gdn)