Menteri Bappenas Kumpulkan‎ Gubernur Seluruh Indonesia

Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru diketok oleh Paripurna DPR RI pada pertengahan Februari 2015.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 11 Mei 2015, 18:05 WIB
Diterbitkan 11 Mei 2015, 18:05 WIB
Presiden Jokowi Buka Musrenbangnas 2015
Presiden Joko Widodo ditemani Wapres Jusuf Kalla dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (29/4/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ‎(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengumpulkan Gubernur dari seluruh wilayah Indonesia pada Senin (11/5/2015) malam. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas di Taman Suropati, Jakarta.

Dikutip dari agenda Menteri PPN/Bappenas, agenda dari ‎pertemuan tersebut adalah konsultasi masalah-masalah pembangunan. Pertemuan ini menjadi pertemuan lanjutan pasca diselenggarakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Hotel Bidakara beberapa waktu lalu.

Dalam Musrenbangnas tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan programnya bahwa pemerintah secara perlahan akan mengalihkan belanja pemerintah pusat ke belanja pemerintah daerah dalam masa kepemimpinannya.

‎Pengalihan alokasi anggaran tersebut dimaksudkan untuk menyasarpembangunan daerah sehingga akan berkontribusi dalam pembangunan negara secara keseluruhan. "Nanti dana daerah itu akan lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur," tegas Jokowi.

Jurus lain yang dilakukan Jokowi adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. ‎Penyerapan anggaran tersebut juga menjadi pembuktian bagi Jokowi terkait banyaknya komentar mengenai belum terealisasinya beberapa proyek infrastruktur di awal 2015.

Ia mengatakan, Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru diketok oleh Paripurna DPR RI pada pertengahan Februari 2015. Hal itu bukan berarti dana langsung dapat digunakan namun harus melalui prosedur administrasi kenegaraan.

Jokowi yakin, beberapa proyek yang dijanjikan baru akan dimulai memasuki April, Mei, dan Juni setelah melalui proses tender pasca pengetokan palu APBN-P 2015. Dengan begitu penyerapan anggaran sekitar 90-95 persen hingga akhir tahun diharapkan dapat tercapai.‎ (Yas/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya