YLKI Minta Pemerintah Perbaiki Akses Angkutan Umum untuk Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons nyata terhadap korban kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran. Hal itu mengingat masih tingginya kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran 2015.

Berdasarkan Korlantas Mabes Polri, jumlah korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas mencapai 628 orang, luka berat 1.028 orang dan luka ringan 3.808 orang selama H-7 dan H+7 mudik Lebaran 2015. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai, jumlah korban itu maka sudah sangat pantas jika mudik Lebaran tak ubahnya sebagai bencana nasional.

"Jadi sungguh aneh bin ajaib jika Kementerian Perhubungan mengklaim kalau mudik Lebaran 2015 dinyatakan berhasil. Apakah menurunnya korban meninggal yang hanya 8 persen layak disebut berhasil," ujar Tulus, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Minggu (26/7/2015).

Karena itu, YLKI mendesak pemerintah, Polri dan pihak terkait untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. YLKI meminta Presiden Jokowi memberikan respons terhadap korban masal mudik Lebaran itu. "Terhadap korban kecelakaan pesawat saja, yang jumlah korbannya lebih kecil, Presiden langsung menggelar jumpa pers, mengapa terhadap korban mudik Lebaran yang korbannya jauh lebih besar, Presiden masih diam saja?," kata Tulus.

Ia juga meminta pemerintah memperbaiki dan memperbanyak akses angkutan umum di sektor darat, terutama perkeretaapian. "Angkutan kereta api lebih efisien dan aman," ujar Tulus.

Hal itu mengingat salah satu korban lalu lintas paling tinggi mencapai 75 persen adalah pengguna sepeda motor. YLKI pun mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Polri menekan tingginya penggunaan sepeda motor sebagai sarana mudik.

Selain itu, Polri juga agar bertindak tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Tulus menduga, kecelakaan lalu lintas tinggi karena pihak Polri melonggarkan pelanggaran lalu lintas.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperbaiki transportasi umum di daerahnya. Tulus menilai, salah satu alasan pemudik menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor karena di daerah minim akses transportasi umum. 

Tulus juga mengharapkan masyarakat tidak memaksakan diri menggunakan sepeda motor sebagai sarana mudik apa lagi dengan penumpang atau barang kelebihan kapasitas.

Ia juga menilai, saat ini angka santunan dari Jasa Raharja bagi korban meninggal dan luka berat yang selama ini Rp 25 juta juga masih kecil. Padahal korban kecelakaan lalu lintas biasanya jatuh miskin. "Bandingkan dengan santunan serupa di Malaysia yang mencapai Rp 3,1 miliar," tutur Tulus. (Yas/Ahm)