Banggar DPR Setujui Pembagian Dividen BUMN Rp 34 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pembagian dividen untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 34 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Angka tersebut naik dari usulan awal sekitar Rp 31,1 triliun.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit menerangkan, pemerintah merevisi asumsi makro 2016 yang sebelumnya, dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen menjadi 5,3 persen dengan pertimbangan ekonomi melambat. Dengan melihat hal tersebut, diperkirakan terjadi penurunan pendapatan negara sebesar Rp 50 triliun.

"Karena kekurangan Rp 50 triliun, kita lakukan upaya untuk membuat postur yang sesuai dengan keputusan makro itu," kata dia di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Dia menuturkan, dengan penurunan penerimaan tersebut maka perlu dicarikan formulasi untuk menutup kekurangan Rp 50 triliun. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi belanja negara serta penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, hal tersebut dirasa tidak cukup. Maka solusi yang ditawarkan ialah dengan menggenjot dividen perusahaan BUMN.

"Kalau nota keuangan Rp 31,1 triliun bisa dibikin Rp 35 triliun atau Rp 34 triliun lebih. Supaya kita semua tidak meminta penurunan PNBP. Posisi kita sedang mencari solusi kekurangan Rp 50 triliun ditutup kalau dibebankan ke belanja kementerian lembaga bahaya sekali," jelas Ahmadi.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menerangkan, penerimaan dividen pada ABPNP 2015 sebesar Rp 36,9 triliun dengan realisasi sampai 31 Agustus 2015 sebesar Rp 32,1 triliun.

Dia mengatakan, pemerintah meminta penurunan dividen  dalam RAPBN 2016 dengan pertimbangan untuk mendorong peran perusahaan BUMN. "Tentunya dengan pertimbangan peran BUMN untuk pembangun dalam mendukung kelautan, energi, pangan infrastruktur dan kemaritiman," tutur Imam.

Terkait usulan Rp 31,1 triliun di RAPBN 2016 lantaran target laba di 2015 diperkirakan tidak tercapai, Imam menjelaskan, "Tahun 2015 target laba Rp 165 triliun, tapi karena komoditas kemungkinan turun laba tidak tercapai dan besaran yang dicapai Rp 141 triliun." (Amd/Ahm)*