JK Curhat Sulitnya Bangun Jalan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, salah satunya soal pembangunan jalan. Menurut dia, masyarakat ingin ruas jalan ditambah tapi tidak mau patuh bila dilakukan penertiban.

"Tidak ada jalan orang marah, sedangkan saat tanahnya diminta untuk bikin jalan juga marah, memang pemerintah harus tegas hadapi kepentingan keduanya ini," kata JK, dalam acara Indonesia Infrastructure Week 2015 di JCC, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

JK juga menjelaskan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur terus bertambah seiring perkembangan zaman dan tidak akan berhenti. Meski demikian, pemerintah tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penambahan jalan. 

"Dari jalan tanah ingin jalan batu ingin jalan aspal jalan hotmix tidak pernah ada habisnya. Jalan raya biasa highway, dari jalurnya hanya dua sekarang minta lebih banyak inginnya. Itu namanya penduduk bertambah, kemampuan bertambah, kebutuhan dan keinginan bertambah terus, dan itu selalu didahului dengan infrastruktur," tegas dia.

JK juga mengatakan bisnis infrastruktur tidak akan pernah mati, apalagi di Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan infrastruktur lebih banyak, dibanding negara daratan.

"Tentu bagi para tamu-tamu kita tentu sangat mengetahui penduduk indonesia yang sangat berkembang yang terdiri dari ribuan pulau tentu kebutuhannya jauh lebih banyak dari pada Singapura, Malaysia, Filipina, dan‎ lain-lain," papar JK.‎

Bos Kalla Grup itu membandingkan peluang bisnis infrastruktur Indonesia dengan Malaysia. ‎Di Negeri Jiran itu jumlah penduduknya hanya 25 juta, sementara penduduk Indonesia mencapai 250 juta.

"Berarti nanti kebutuhan kita10 kali lipat kebutuhan Malaysia. Jangan lupa infrastruktur itu negara kepulauan jauh lebih banyak dibutuhkan dibandingkan negara daratan," imbuh JK.‎

Pemerintah, lanjut dia, untuk menunjukkan keberpihakannya dalam pembangunan infrastruktur yang merata telah menetapkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai yang tertinggi. Total anggaran kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu mencapai Rp 100 triliun.

"Mudah-mudahan bisa mencapai 150 triliun sampai 200 triliun untuk PU. Walaupun sebenarnya kita ingin lebih tinggi lagi tapi terkendala keterbatasan anggaran. Tapi anggaran juga ada di daerah,‎" tandas JK. (Silvanus Alvin/Gdn)