Takut Tak Bisa Gaji PNS, APBN 2016 Bakal Direvisi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah akan merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Bila tidak direvisi, pemerintah tidak bisa membayar gaji para pegawainya.

"Kalau tahun ini saya pikir, kita punya cash flow oke artinya bisa bayar gaji. Kalau cash flow tidak oke, langsung kita tidak bisa bayar gaji. Kita mesti utang untuk bayar gaji. Nah itu tidak boleh. Makanya saya katakan tahun depan itu memperbaiki APBN 2016," tutur Sofjan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Sofjan menyampaikan mekanisme untuk revisi itu ada di APBN Perubahan (APBN-P) pada kuartal II 2016 atau sekitar Maret-April 2016. Target-target yang dicantum akan jauh diturunkan. Sebab, target pemerintah pada 2015 saja tidak tercapai.

"‎Kita harus kasih bintang semua APBN ini. Anggaran pembangunan terutama. Kalau gaji semua mesti dibayar, subsidi, kesehatan, pendidikan mesti dibayar. Cuma yang pembangunan ini harus dibintangin," tutur dia.

‎Untuk mengurangi beban anggaran, tanpa memperlambat pemba‎ngunan, Sofjan mengatakan sejumlah proyek akan ditawarkan pada swasta. Yang dilempar pada swasta pun hanya program skala besar.

"Proyek infrastruktur bikin bendungan, pengairan, jalan-jalan desa itu enggak bisa. Tidak ada swasta yang mau. Yang bisa itu jalan tol, pembangkit listrik, bandara itu bisa swasta. Yang kecil enggak bisa, itu pemerintah mesti bangun," jelas Sofjan.

Mantan Ketua Apindo ini menyampaikan untuk menutupi kekurangan dana, pemerintah pun sudah mengeluarkan surat utang. Nilai yang diperkirakan masuk ke kas negara mencapai US$ 4 miliar.