Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

JK Sepakat dengan Megawati Soal BUMN

Megawati menyoroti keberadaan perusahaan pelat merah yang kini dianggapnya sudah seperti swasta yang hanya mengutamakan keuntungan semata

oleh Silvanus Alvin diperbarui 11 Jan 2016, 21:43 WIB

Diterbitkan 11 Jan 2016, 21:43 WIB

Wapres JK Hadiri Perayaan HUT Kaisar Jepang

Wapres Jusuf Kalla memberi kaat sambutan saat menghadiri perayaan HUT Kaisar Jepang, Senin (14/12/2015) (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa BUMN tidak boleh diperlakukan sebagai korporasi semata.

"Pemerintah sepakat, itu benar bahwa BUMN jangan berpikir full korporasi," tegas JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/1/2016).

JK menegaskan BUMN mempunyai misi khusus untuk pengembangan ekonomi, hal-hal perintisan, membuat pemerataan, dan mengelola kekayaan negara. Oleh karena itu, perusahaan pelat merah itu berbeda dengan korporasi biasa.

"Ya artinya tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki," ujar dia.

Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam Rakernas I PDIP di Jakarta. Megawati menyoroti keberadaan perusahaan pelat merah yang kini dianggapnya sudah seperti swasta yang hanya mengutamakan keuntungan semata.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pernyataan Ketua Umum PDIP ini bukan bertujuan menyentil Rini Soemarno. Namun Megawati dinilai lebih fokus pada kinerja BUMN.

"Bukan Bu Rini-nya, tapi beliau (Megawati) ingin BUMN jangan sampai menjadi beban pemerintah. BUMN harus memberikan konstribusi kepada pemerintah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberikan stimulan untuk pemerataan pembangunan," ujar Tjahjo kemarin. (Alvin/Zul)