Ekonom: Kebijakan Fiskal Saat Ini Sudah Sesuai Jalur

Insentif pajak, penyaluran dana desa, hingga alokasi belanja transfer daerah lebih besar dari Kementerian/Lembaga berdampak ke pembangunan.

oleh Nurmayanti diperbarui 04 Apr 2016, 18:51 WIB
Diterbitkan 04 Apr 2016, 18:51 WIB
20151103-Ilustrasi Mengelola Perencanaan Keuangan (iStockphoto)
Ilustrasi Mengelola Perencanaan Keuangan (iStockphoto)
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah ekonom memiliki pandangan perihal kebijakan fiskal di Indonesia saat ini. Kebijakan fiskal saat ini dinilai sudah terarah guna menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Hal yang dimaksud seperti terobosan fiskal terkait insentif pajak, penyaluran dana desa, hingga alokasi belanja transfer daerah yang lebih besar dari Kementerian/Lembaga. Ini dikatakan berdampak positif bagi perekonomian.

Demikian diungkapkan Ekonom Senior Kenta Institute Eric Sugandi. Dia menilai, posisi Menkeu saat ini menjadi kunci yang tidak perlu untuk diutak-atik terkait kondisi fiskal nasional.
 
Menurut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sudah berusaha melakukan kebijakan fiskal secara terarah dan efektif, sehingga ekonomi mampu rebound mulai kuartal III-2015. Meskipun pada awal-awal masa jabatannya, ada beberapa target yang belum tercapai.
 

Memang, Eric mengakui, pada awal-awal masa jabatan Menkeu Bambang penyerapan anggaran kurang terselenggara dengan baik. Namun itu bukan sepenuhnya kesalahan mantan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingat serapan anggaran lintas kementerian.

Bila dikaitkan dengan Nawacita, lanjut Eric, itu merupakan tanggung jawab kolektif pemerintahan. "Karena policy yang dilakukan Menkeu yang dibuat dia, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kabinet. Buktinya kita bisa lihat, untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV sudah rebound kemudian nanti di kuartal 1 2016 ini saya perkirakan akan membaik juga," dia menambahkan.

Senada dengan Eric, Ekonom dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, kondisi fiskal Indonesia terlalu luas untuk dikatakan bertentangan dengan Nawacita yang sudah diamanahkan Presiden Jokowi.
 
Dia juga menggarisbawahi bahwa terkadang kesalahan menteri kabinet kerja memang dicari menjelang perombakan kabinet.

"Kita harus bisa memilih-milih, mana informasi yang benar mana yang tidak. Padahal juga kan sudah mengamanahkan kepada menterinya untuk menerapkan nawacita. Meskipun penerapannya tidak bisa 100 persen. Karena kan berat-berat kan realisasinya," ujar Telisa.

Sejauh ini, Telisa menilai kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan sudah sesuai jalur. Meskipun dalam Nawacita sendiri belum semuanya terpenuhi lantaran memang kondisi domestik yang tidak terlalu mendukung. Seperti misalnya kemandirian keuangan yang ada dalam konsep Nawacita. (Nrm/Ahm)
 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya