Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja kementerian atau lembaga, khususnya belanja untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah mencapai hampir Rp 40 triliun dalam kurun waktu Januari-Maret 2016. Penyerapan tersebut naik dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR mengungkapkan pos belanja pegawai di lingkungan K/L hingga 31 Maret ini mencapai Rp 38,8 triliun atau 18,6 persen dari pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 208,2 triliun.
Penyerapan tersebut mengalami kenaikan dari realisasi belanja pegawai di periode yang sama 2015 yang sebesar Rp 31,8 triliun atau 17,3 persen dari target APBN Perubahan tahun lalu sebesar Rp 183,7 triliun.
Baca Juga
"Kenaikan belanja pegawai lebih didorong pembayaran tunjangan kinerja PNS," ujar Bambang saat menghadiri raker di Ruang Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/4/2016)
Dari data Kemenkeu, realisasi belanja barang sepanjang 3 bulan pertama ‎mencapai Rp 24,6 triliun atau 7,6 persen dari pagu pos belanja barang di APBN 2016 sebesar Rp 323,9 triliun. Sementara realisasi tahun lalunya, sebesar Rp 15,5 triliun atau 6 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 259,4 triliun.
Belanja bantuan sosial (bansos) yang sudah terserap di kuartal I 2016, realisasinya 18,3 persen atau Rp 9,2 triliun dari pagu Rp 50,4 triliun di APBN 2016. Pencapaian ini lebih tinggi dari posisi periode sebelumnya dari sisi prosentase sebesar 14,9 persen dari target APBN-P 2015 sebesar ‎Rp 99,6 triliun. Sedangkan dari sisi nilai, realisasi tahun lalu lebih besr Rp 14,9 triliun.
"Belanja ‎bansos memang turun pagunya. Tapi realisasi belanja modal jauh lebih tinggi dari Rp 3,9 triliun atau 1,6 persen dari APBN-P 2015 sebesar Rp 252,8 triliun menjadi Rp Rp 10,2 triliun atau 5,1 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 201,6 triliun," kata Bambang. (Fik/Gdn)