Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Sri Mulyani: RI Perlu APBN yang Sehat Supaya Bisa Bayar Utang

Menkeu Sri Mulyani menyatakan kalau penyesuaian APBN agar fondasi APBN menjadi lebih kuat.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 19 Agu 2016, 12:08 WIB

Diterbitkan 19 Agu 2016, 12:08 WIB

20160727-Menteri Keuangan Sri Mulyani-Jakarta

Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluncurkan varian baru produk Sukuk Negara Ritel (surat utang berbasis syariah), yakni Sukuk Tabungan seri ST-001 untuk pertama kalinya. ‎Tabungan investasi ini dapat dipesan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan minimal pembelian Rp 2 juta dan imbal hasil 6,9 persen per tahun.

Salah satu keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan ST-001 ini, Sri Mulyani mengakui sangat aman karena pembayaran imbal dan nilai nominal dijamin penuh oleh negara. Hal ini juga berlaku bagi portofolio investasi yang diterbitkan pemerintah.

"Dari sisi future, instrumen investasi yang diterbitkan negara mempunyai tingkat keamanan lebih baik. Supaya kredibel, saya harus menunjukkan bahwa APBN sehat. Tidak mau dibilang katanya negara bisa bayar (utang dan bunga utang), tapi APBN tidak sehat," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Dengan begitu, sambungnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu membangun postur APBN yang sehat. Tujuannya agar memberikan kepercayaan kepada seluruh investor bahwa instrumen investasi dari negara sangat baik, memiliki keamanan tinggi, dan kepastian bagi investor yang menempatkan dananya di instrumen tersebut.

"Makanya pemerintah sedang melakukan langkah penyesuaian APBN, baik untuk 2016 dan 2017 yang akan dibahas dengan DPR. Langkah penyesuaian ini supaya fondasi APBN lebih kuat, kepastian dari sisi target penerimaan dan disiplin dalam pembelanjaan sesuai prioritas pemerintah," jelas dia.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai cara, termasuk program pengampunan pajak (tax amnesty). Penerimaan pajak ini dimaksudkan untuk program prioritas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

"Tapi kita juga tidak ingin terlalu membebani saat ekonomi sedang melambat. Instrumen fiskal memiliki keseimbangan dalam mencari sumber dana pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti insentif berupa tax allowance dan tax holiday," ujar Sri Mulyani. (Fik/Ahm)