Pemerintah Masih Kaji Pembiayaan Pembangunan RDE

Perhitungan awal pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) sekitar Rp 1,7 triliun-Rp 2 triliun.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 11 Okt 2016, 15:31 WIB
Diterbitkan 11 Okt 2016, 15:31 WIB
Perhitungan awal pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) sekitar Rp 1,7 triliun-Rp 2 triliun.
Perhitungan awal pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) sekitar Rp 1,7 triliun-Rp 2 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) masih dalam pembahasan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satu bab yang digodok adalah dari segi pembiayaan.

Untuk diketahui, RDE sendiri adalah reaktor nuklir yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik, pembangkit panas, dan untuk memproduksi hidrogen. Karena sifatnya  eksperimental maka pengoperasian reaktor nuklir tersebut lebih banyak untuk tujuan percobaan dalam meningkatkan penguasaan teknologi.

"RDE masih diproses di Bappenas karena masalahnya di anggaran apakah soft loan pinjaman luar negeri atau APBN murni. Kalau soft loan kita harus mengajukan blue book. Blue book ditawarkan banyak negara yang mana tertarik," kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S Wisnubroto dalam acara Teknologi Nuklir Modern: Workshop untuk Media di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dia mengatakan, perhitungan awal Batan sendiri untuk pembangunan RDE  menelan biaya  sekitar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2 triliun. Atas permintaan Bappenas angka tersebut mesti dihitung ulang sehingga lebih murah.

"Kita pernah menghitung sekitar  Rp 1,7 tiliun sampai Rp 2 triliun. Tapi Bappenas ingin hitung kembali jangan sampai kita tawarkan banyak negara atau melalui APBN ternyata angkanya tidak sebesar itu," ujar dia.

Djarot menuturkan mulanya RDE akan dibangun di Kawasan Serpong. Namun, dia bilang pemerintah juga meminta adanya kajian adanya kemungkinan pembangunan di tempat lain.

"Prapoject sudah selesai, pra project itu membuat konseptual desain, kemudian tapak semoga sudah dapat izin lokasi di Serpong. Meskipun  pemerintah masih mengkaji apakah bisa juga dibangun daerah lain selain Serpong. Memang menghadapi kerumitan di tempat lain biasanya masalah lahan. Sehingga kita menyarankan lebih baik Serpong karena lahan milik Puspitek," ujar dia. (Amd/Ahm)

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya