Pemerintah Ingin Optimalkan Jalur Kapal RoRo Sulawesi-Filipina

Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pembangunan konektivitas di ASEAN.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 03 Nov 2016, 22:06 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2016, 22:06 WIB
Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pembangunan konektivitas di ASEAN dengan pengoperasian kapal RoRo rute Bitung, Sulawesi Utara (Sulut)-General Santos City, Filipina.
Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pembangunan konektivitas di ASEAN dengan pengoperasian kapal RoRo rute Bitung, Sulawesi Utara (Sulut)-General Santos City, Filipina.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pembangunan konektivitas di ASEAN dengan pengoperasian kapal RoRo rute Bitung, Sulawesi Utara (Sulut)-General Santos City, Filipina. Jalur laut ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang di kedua wilayah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus diiringi dengan pembangunan konektivitas secara fisik. Tujuannya untuk merekatkan hubungan antar negara-negara ASEAN.

"Jangan hanya bangun jalan perbatasan di Kalimantan atau Serawak, tapi harus lebih luas misalnya menghubungkan Bitung dengan General Santos karena ada laut yang memisahkan dua daerah itu," tuturnya di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis(3/11/2016).

Sebagai negara maritim, sambung Bambang, laut bukanlah sebagai penghalang, namun justru dianggap penghubung antar negara-negara anggota ASEAN.

"Bitung-General Santos adalah terobosan ASEAN konektivitas, jadi jangan cuma terjebak di wilayah Barat saja, tapi juga Timur yang bisa dioptimalkan. Apakah sudah ada RoRo atau belum, jalur ini jangan hanya jadi jalur umum, tapi ekonomis, kualitas layanan ditingkatkan," jelasnya.

Dalam hal ini, Bambang mengaku, Indonesia membutuhkan peran dari swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air yang ditaksir sekitar Rp 4.800 triliun (sampai 2019).

Dari jumlah tersebut, tambah Bambang, hanya 42 persen yang bisa dipenuhi APBN dan APBD. Sisanya 58 persen perlu dukungan swasta dan BUMN. Kebutuhan pendanaan yang dapat dipenuhi BUMN hanya 22 persen, dan 36 persen sisanya dari non BUMN.

Negara ini memerlukan aliran investasi masuk, dan paling besar peluangnya di infrastruktur."Kita harus gali lewat semangat MEA, misalnya perusahaan di Singapura tertarik investasi pelabuhan di sini, perusahaan minyak Malaysia, atau perusahaan panas bumi di Filipina," paparnya.

Untuk itu, pemerintah menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang siap untuk digarap dengan imbal hasil menjanjikan. Diantaranya proyek dengan skema joint venture maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Nanti saat acara ASEAN G28 Infrastructure Investment Forum dan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 akan ditandatangani investasi 5 proyek strategis, salah satunya di sektor kelistrikan dan jalan tol," tandas Bambang. (Fik/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya