Gubernur Papua: Belum Ada Laporan Pengurangan Karyawan Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda)Papua belum menerima laporan adanya pengurangan karyawan dari PT Freeport Indonesia. Namun memang, Pemerintah Daerah Papua telah melihat adanya pengurangan operasional tambang.  

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan laporan soal pengurangan karyawan oleh Freeport Indonesia. "Karyawan belum ada yang dikurangi," ujar dia di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Namun, Lukas menjelaskan, sejak ekspor konsentratnya ‎terhambat, Freeport mulai melakukan pengurangan kegiatannya. Bahkan luas area kegiatan pun telah dikurangi secara signifikan.

"Jadi lahannya kan sudah dikurangi semua, lahan Freeport sebagain besar dikurangi tinggal 190 sekian hektare, dari sekian ribu hektare. Karena itu ada di lahan hutan dan sebagainya," kata dia.

Dengan pengurangan kegiatan dan luas area operasi tersebut bisa berdampak pada pengurangan jumlah karyawan. Hal ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah (pemda).

"Namun ‎berdampak pada pengurangan karyawan, karena lahan dikurangi pasti karyawan dikurangi.‎ Sekarang pakai semua teknologi juga, berdampak juga. Saya pernah masuk ke dalam semua pakai teknologi, jumlah karyawan lebih sedikit dan itu investasinya besar-besaran," jelas dia.

Menurut Lukas, jika karyawan tersebut benar-benar dikurangi, maka akan menambah jumlah pengangguran di Papua. Ini yang harus diantisipasi oleh pemda. "Persoalannya itu orang asli Papua mau dikemanakan. Memang sampai hari ini belum ada pengurangan," tandas dia.

Sebelumnya, Freeport McMoran Inc berencana mengurangi kegiatan operasional dan juga karyawan di tambang emas dan tembaga Grashberg Papua. Pengurangan dilakukan jika perusahaan tidak mendapat izin melakukan ekspor mineral olahan (konsentrat).

CEO Freeport McMoran Inc Richard adkerson mengatakan, ‎tambang tembaga Grashberg merupakan tambang terbesar yang dikelola Freeport setelah tambang Escondida di Cili. Pendapatan perusahaan dari tambang Grashberg mencapai 14 persen.

Oleh karena itu, syarat dari Pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan yang ingin melakukan ekspor konsetrat harus mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diperkirakan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut berencana mengurangi jumlah pekerja dan kegiatan operasi. Jika dilarang ekspor konsentrat, maka Freeport akan mengurangi produksi 70 juta pon tembaga, dan 100 ribu Ounce emas setiap bulan.

"pada saat ini, perusahaan kami tidak dalam posisi untuk menjaga operasi yang ada tanpa mampu ekspor, jadi kita harus mengambil langkah untuk mengurangi operasional untuk mengurangi biaya, dan itu berarti sangat besar pengurangan karyawan dan pemotongan di belanja modal," kata Adkerson, seperti yang dikutip dari Bloomberg. (Dny/Gdn)