Menkeu: Kita Gagal Bila Dana Daerah Naik tapi Orang Miskin Tetap

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan sejumlah pejabat daerah mulai dari bupati, walikota, kepala biro dan kepala dinas dari 214 kabupaten/kota di Indonesia.

Para pejabat daerah dikumpulkan untuk menerima arahan atau sosialisasi mengenai cara memaksimalkan kebijakan transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Meski sudah dilakukan dengan baik, hanya saja Kemenkeu menilai masih belum maksimal.

"Tren pola belanja di daerah itu sudah baik, ‎di mana belanja pegawai sudah mengalami penurunan, infrastruktur meningkat. Hanya saja sisa anggaran itu meningkat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kantornya, Kamis (2/11/2017).

Sri Mulyani menegaskan, APBN itu seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai masalah di daerah. Namun masih ada beberapa daerah yang memandang banyaknya anggaran yang ditrasfer akan memicu permasalahan.

Hal-hal semacam inilah yang diharapkan Sri Mulyani dapat lebih ditingkatkan manajemen pengelolaan di daerah. Untuk itu dengan sosialisasi ini diharapkan beberapa pimpinan daerah bisa meniru menejemen dana transfer daerah dari kabupaten/kota yang sukses.

Saat ini pemerintah pusat memiliki misi untuk membangun ekonomi Indonesia dari pinggiran. Untuk itu seharusnya semakin banyaknya dana transfer daerah, tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah bisa ditekan.

"Kalau dana transfer ke daerah itu terus meningkat, tetapi angka kemiskinan di daerah tidak ada perubahan, itu berarti kita gagal," tegasnya. (Yas/nrm)