Salurkan Elpiji 3 Kg, Kementerian ESDM Gandeng BI

Penyaluran subsidi Elpiji menggunakan kartu akan membuat masyarakat memiliki kesempatan mendapat akses keuangan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 13 Apr 2017, 14:01 WIB
Diterbitkan 13 Apr 2017, 14:01 WIB
Kementerian ESDM dan BI  menyepakati memperluas kerjasama antara lain guna meningkatkan akses keuangan. (Foto: BI)
Kementerian ESDM dan BI menyepakati memperluas kerjasama antara lain guna meningkatkan akses keuangan. (Foto: BI)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Bank Indonesia (BI) menjalin kerja sama untuk melancarkan program penyaluran subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) tepat sasaran dengan uang elektronik. Kerja sama ini merupakan perluasan kerja sama yang sebelumnya sudah pernah dijalankan. 

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, ‎pemerintah memiliki program menyalurkan subsidi Elpiji 3 kg kepada masyarakat kurang mampu secara elektronik melalui kartu pintar. Penyaluran subsidi Elpiji ini nantinya akan menggunakan model bisnis yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia.

"Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran," kata Jonan, saat menandatangani nota kesepahaman perluasan kerja sama dengan Bank Indonesia, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Jonan melanjutkan, ‎perluasan kerja sama dengan BI bertujuan untuk memuluskan rencana penyaluran subsidi menggunakan uang elektronik melalui media kartu, ‎dengan tujuan membenahi sistem penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat volume. "Jadi kami mengusulkan ya sudah dimasukkan di kartu saja, disamping mendukung upaya cashless dari BI," ucap Jonan.

Dikesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, ‎dengan disalurkannya subsidi Elpiji menggunakan kartu, akan membuat masyarakat Indonesia khususnya yang miskin memiliki kesempatan mendapat akses keuangan.

Selain itu, juga mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran bantuan pemerintah melalui kartu dan program BI terkait penggunaan uang elektronik.

"Ketika Pak Jokowi jadi Presiden dan menegaskan semua pembayaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus nontunai, dan dilakukan melalui kartu, itu message yang clear," tutup Agus.

Untuk diketahui, sebelumnya pada 2015 Kementerian ESDM dan BI telah menjalin kerja sama tentang Kerjasama Pertukaran, Perolehan, dan Penyusunan Data dan atau Informasi. (Pew/Gdn)

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya