Menteri Susi Usul Ilegal Fishing Jadi Kejahatan Dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti akan hadiri forum internasional di AS yang diselenggarakan PBB.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 01 Jun 2017, 10:42 WIB
Diterbitkan 01 Jun 2017, 10:42 WIB
20160726- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti-Jakarta- Faizal Fanani
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (26/7). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dalam dua hari di Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam forum itu, Susi akan mengusulkan kepada para petinggi PBB untuk memasukkan kejahatan ilegal fishing atau pencurian ikan ke dalam kejahatan yang terorganisir secara internasional.

"Yang berharap ini menjadi kejahatan di dunia sudah banyak, banyak negara yang mendukung kita untuk mengusulkan hal ini," kata Susi di kantornya seperti ditulis, Kamis (1/6/2017).

Susi menuturkan, setidaknya sudah ada 10 negara yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia mengusulkan hal itu ke PBB. Dari 10 negara itu di antaranya Kanada, Maroko dan Slovakia.

Susi juga sudah bertemu dengan para duta besar untuk Indonesia, yang negaranya siap mendukung Susi untuk menyuarakan ilegal fishing sebagai kejahatan dunia yang harus dihentikan.

"Jadi mereka itu sama-sama berjuang untuk bisa menyelesaikan ilegal fishing di negerinya. Bahkan Kanada membantu kita melalui satelitnya, dan juga ada tenaga ahli yang dikirimkan ke sini," papar Susi.

Saat ini, Susi memang menjadi tokoh dunia dalam hal pemberantasan ilegal fishing. Beberapa waktu lalu, Susi menerima penghargaan maritim tertinggi dunia yakni Peter Benchley Ocean Awards atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Penghargaan dalam kategori kepemimpinan tersebut diterima Menteri Susi pada Kamis malam (11/5) di Smithsonian, Washington DC.

Hal itu tidak terlepas dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Beberapa di antaranya, kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, kebijakan yang melarang penangkapan lobster/kepiting dan rajungan ukuran tertentu, kebijakan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai telah berhasil memulihkan kondisi perikanan Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam sambutannya, Susi Pudjiastuti mengatakan penganugerahan ini tidak terlepas dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Susi menilai, penghargaan ini merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya, bahwa yang dilakukan Indonesia selama ini sudah benar.

"Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi kan juga sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa perang melawan illegal fishing ini adalah perang yang menguntungkan. Tidak ada perang yang menguntungkan selain perang melawan illegal fishing," jelas Menteri Susi.‎ (Yas)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya